Journalnusantara.com, Jakarta - Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Tim PP HAM) telah menyerahkan rekomendasi kepada Presiden pada 11 Januari 2023.
Menko Polhukam, Mahfud MD Menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menegaskan mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu di 12 peristiwa.
"Akan berupaya sungguh-sungguh mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada masa mendatang. Pemerintah juga berjanji akan memulihkan hak-hak para korban," ucapnya melansir media sosial miliknya.
Mahfud MD menyatakan, bahwa pemulihan hak para korban itu dimulai (kick off) oleh Presiden pada Selasa, 27 Juni 2023 yang dilangsungkan di Rumah Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh.
"Bersamaan mulai dilakukan pemulihan HAM pada wilayah-wilayah lain. Selain itu juga pemulihan hak terhadap korban dan keluarga korban di luar negeri," terang Dia.
Baca Juga: Puteri Indonesia 2023, Farhana Nariswari Jadi Pembicara Beauty Class Bersama Mustika Ratu di Sekolah Polwan
Ia juga menerangkan, berbagai dukungan untuk program pemulihan melalui pemenuhan hak-hak konstitutional para korban diberikan dengan melibatkan 19 K/L. Contoh:
1. Kemenkes: Kartu Indonesia Sehat Prioritas (gratis berobat di rumah sakit), dll.
2. Kemendikbud: Bea Siswa untuk SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, dll.
3. Kementan: Bantuan sapi, traktor, dll.
4. Kemenlu dan Kemenkumham: Golden visa, Second home visa, KITAS/KITAP, dll.
5. Kemen-PUPR membangun Living Park tentang Hak Asasi Manusia di lokasi Rumah Geduong, di dalamnya ada Masjid (seperti yang diminta para korban).
Ia lantas menambahkan, Presiden akan menandatangani Prasasti, dan akan menyapa para korban dan keluarga korban, baik langsung maupun melalui virtual (untuk korban di luar negeri dan berbagai daerah).
Mantan Ketua MK itu tiba di Pidie, Provinsi Aceh, untuk memastikan kesiapan Kick-Off Pelaksanaan Rekomendasi Non Yudisial pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.
Presiden Jokowi dijadwalkan hadir besok utk memulai program pemulihan sekaligus menyapa para korban, disertai berbagai dukungan dr 19 Kementerian/Lembaga.
Ia menuturkan, Kick-Off yag dipusatkan di Pidie ini juga bersamaan dengan pemulihan hak korban pada daerah-daerah lain di Indonesia.
Baca Juga: AHY Antar Anies Baswedan dan Keluarga Tunaikan Ibadah Haji
"Yaitu di tempat terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM yang berat berdasarkan rekomendasi Komnas HAM," bebernya.
"Penyelesaian Non Yudisial ini merupakan upaya terukur untuk merajut masa depan Indonesia yang lebih baik, adil, dan beradab," tukas Mahfud MD.