Journalnusantara.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), seorang politisi yang juga Sekjen Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka.
Johnny ditangkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kemkominfo yang merugikan negara sebesar Rp. 8 Trilyun lebih.
Hal ini tentu mendapatkan beragam respon dari berbagai pihak terkait dengan masalah tersebut. Salah satunya adalah dari Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) RI, Mahfud MD.
"Terkait penetapan tersangka dan penahanan kepada Pak Johnny G. Plate, yang dilakukan Kejaksaan Agung, harus dipahami bukan hanya sesuai hukum tetapi keharusan hukum. Kasus ini sudah cukup lama digarap oleh kejaksaan dengan sangat hati-hati," kata Mahfud MD.
Baca Juga: KPK Ungkap Pentingnya Keterbukaan Informasi
Ia menyatakan dan tahu bahwa kasus ini sudah diselidiki dan disidik dengan cermat karena selalu beririsan dengan tudingan politisasi.
"Keliru sedikit saja, bisa dituduh politisasi hukum di tahun politik. Kalau tidak yakin dengan mininal dua alat bukti yang cukup, kejaksaan tidak akan menjadikan siapapun sebagai tersangka," ucap Dia.
Mahfud MD menegaskan jika sudah ada dua alat bukti yang cukup kuat dan masih ditunda-tunda dengan alasan untuk menjaga kondusivitas politik, maka itu bertentangan dengan hukum.
"Jika sudah cukup dua alat bukti, memang sudah seharusnya status hukumnya ditingkatkan," katanya menegaskan dengan gamblang.
"Jadi, yakinlah dan tunggu saja proses peradilan atas kasus yang dihadapi Pak Plate ini. Sebagai Menko Polhukam, saya akan terus mencermati dan ikut mengawal," tutupnya.
Baca Juga: Aktifis Anti Korupsi Minta Penegak Hukum Cianjur Selidiki Kasus Potongan Bantuan untuk Pesantren