Oleh: Agung Wibawanto
PDI Perjuangan kembali melahirkan kader potensial. Bagi PDIP, siapapun bisa menjadi apapun di dalam dunia politik. Hal ini akan dimungkinkan melalui sebuah proses panjang (penggemblengan) di internal partai. Satu contoh, Dr. Agustina Wilujeng, seorang wanita yang non muslim serta warga keturunan.
Diawali sebagai anggota ranting PDIP di kota Semarang, ia kemudian naik ke tingkat PAC, DPC hingga DPD Jateng. Tidak hanya itu, ia juga lolos duduk sebagai anggota DPRD Semarang (1999-2004), lalu naik ke DPRD Jateng (2004-2009) hingga tembus ke Senayan sebagai anggota DPR RI selama 2 periode (2014-2019 dan 2019-2024). Demikian semua jabatan ia dapati dalam proses berjenjang tidak instan.
Di tahun 2024 ini ia mendapat rekomendasi untuk berlaga dalam kontestasi pilkada Kota Semarang. Pengalaman blusukan atau turun ke rakyat selama ia berseragam partai, membuat dirinya sudah terbiasa sekaligus menjadikannya populer di kalangan warga Kota Semarang. Mengapa PDIP berani mengusung Agustina sendirian melawan kandidat lain yang didukung seluruh partai koalisi pemerintah (KIM Plus)?
Terlebih, Agustina hanya seorang perempuan yang non muslim serta berstatus warga keturunan. Ini sangat menarik untuk dicermati sekaligus juga bisa menjadi inspirasi bahwa siapa pun bisa menjadi apapun dalam politik. Ia tidak harus patriakal (fam laki-laki), mengingat politik menjadi dominasi kaum lelaki. Ia tidak harus berasal dari pengusaha kaya raya.
Ia juga tidak harus anak seorang jenderal. Tidak harus keluarga bangsawan. Tidak harus anak atau keluarga dari petahana. Dan yang terpenting, tidak harus menghalalkan segala cara. Inilah pendidikan politik yang secara tidak langsung ingin ditunjukkan PDIP kepada rakyat. Karena tidak 1-2 kali PDIP memberi rekomendasi kepada kadernya menjadi petugas partai baik di struktur kepengurusan partai, di legislatif ataupun eksekutif.
Selama ia aktif dan berperan serta mau belajar juga loyal kepada partai, maka peluang itu (rekomendasi) akan ada. Tanpa memakai mahar, karena sifatnya ditugaskan (penjaringan dan penyaringan) bukan mengajukan diri. Sepengetahuan saya Budiman Sudjatmiko dan Maruarar Sirait juga sesungguhnya sudah mendapat plot penugasan sendiri dari PDIP. Namun karena tidak sabar, mereka memilih politik pragmatis, tidak lagi ideologis.
Banyak sudah kader PDIP yang berasal dari rakyat biasa, yang bukan siapa-siapa, yang diorbitkan menjadi tokoh politik nasional, baik di partai maupun di struktur pemerintahan (legislatif dan eksekutif) baik di daerah maupun pusat. Catat saja maka Adian Napitupulu, Tri Rismaharini, Ganjar, dr Hasto, Eri Cahyadi, serta pemenang pilkada kab/kota yang diusung PDIP. Juga anggota legislatif yang terpilih kemarin.
Bahkan silahkan jika mau menyebut satu nama yakni Joko Widodo. Siapa mereka ini sebelumnya? Bukan siapa-siapa alias rakyat biasa yang kemudian direkrut oleh PDIP hingga akhirnya bisa menjadi "seseorang". Lepas kemudian bagaimana tokoh tersebut akan berpandangan kepada partai yang sudah membesarkan namanya. Seperti Jokowi kini berseberangan bahkan selalu seolah menentang setiap kebijakan PDIP.
Jokowi kini justru mendukung setiap kandidat yang diusung lawan-lawannya PDIP (sejak pilpres 2024). Namun begitu PDIP tidak ambil pusing dan nyatanya PDIP tetap berkibar dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Artinya, perolehan kemenangan calon kepala daerah yang diusung PDIP justru meningkat dari sebelumnya.
Hasto mengatakan dari 6 saja gubernur-wakil gubernur yang berasal sebagai kader PDIP di tahun 2019, kini bertambah menjadi 14 propinsi plus 239 tingkat kabupaten/kota dari 545 pilkada kab/kota. Kandidat yang dimaksud bukan sekadar didukung oleh PDIP melainkan diusung oleh PDIP. Artinya mendapat rekomendasi dari PDIP dan merupakan kader PDIP (entah calon kepala daerah ataupun wakilnya).
Maka kembali kepada sosok Agustina Wilujeng yang diprediksi menang dalam kontestasi pilkada kota Semarang, kiranya partai lain juga bisa mengangkat dan mengusung kadernya sendiri, tanpa mengutamakan kepentingan menang kalah. Agar rakyat bisa melihat dan menilai adanya alternatif pemimpin di daerah mereka.
Hal ini terlebih telah lahir keputusan MK yang membolehkan partai yang tidak memiliki kursi di parlemen untuk mengusung kandidatnya sendiri. Fenomena kandidat yang didukung partai koalisi keroyokan justru menunjukkan gagalnya partai dalam memberi pendidikan politik serta gagal melahirkan kader-kader potensial sebagai pemimpin politik daerah maupun nasional.
Karena harusnya, itulah tugas utama partai yang sesungguhnya. Bukan sekadar berpikir untuk menang, lalu bangga mereka menang (padahal bukan kader sendiri), lalu berharap bagi-bagi lahan kekuasaan, lalu kembali duduk diam tanpa melakukan apapun. Proses politik demokrasi kita sudah harus diubah dengan memungkinkan siapapun bisa menjadi apapun. Sekaligus juga menghapus stigma politik dinasti.