Journalnusantara.com, Jakarta - Kementerian ATR/BPN dan Mahkamah Agung menyepakati akan segera merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan.
Menteri ATR/BPN, AHY mengatakan bahwa hal ini penting sekali karena spesifik. Ilmu dan pengalamannya juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Modul-modul sedang dirumuskan dengan baik, mudah-mudahan tidak lama lagi dalam waktu dua bulan ke depan ini bisa kita selenggarakan semacam workshop termasuk eksekutif program latihan, diklat, dan lainnya.
"Semoga kerja sama ini akan menyelesaikan banyak masalah, sehingga bisa menuntaskan segala sengketa dan isu pertanahan dengan sebaik-baiknya," ucap AHY, Senin (22/07/2024).
AHY Mas Wamen Raja Antoni dan jajaran Kementerian ATR/BPN, kami senang bisa bersilaturahmi dan berdiskusi membahas sejumlah isu dan substansi bersama Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, SH., MH. beserta jajaran.
Menurutnya Kementerian ATR/BPN memiliki sejumlah concern dalam menjalankan tugas-tugas yang selama ini juga telah dilakukan di berbagai sektor, terutama dalam menghadirkan keadilan dan kepastian hukum hak atas tanah.
"Lalu menggebuk mafia tanah untuk membela rakyat dan menyelamatkan aset negara; dan menyelamatkan terjadinya kerugian masyarakat ataupun negara," ujarnya.
Ia bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran termasuk yang ada di pusat dan daerah, agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini benar-benar di ‘back up’ penuh oleh sistem peradilan yang juga prudent, transparan, akuntabel dan adil.
"Kita juga menyepakati akan segera merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi, khususnya sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan. Ini penting sekali karena spesifik, isunya spesifik, ilmu dan pengalamannya juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin," imbuhnya.