JournalNusantara.com - Masih banyaknya permasalahan di bidang pendidikan, menjadikan beberapa anggota DPR-RI berang dan mengecam kinerja Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek selama ini.
Hal ini perlu dilakukan untuk mempertegas kembali amanat konstitusi terkait dengan alokasi anggaran 20% untuk pendidikan yang hingga saat ini masih dipertanyakan keberpihakannya.
Singgungan serta kecaman dari Anggota DPR RI terhadap kinerja Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Riset Teknologi terus terjadi.
Berbagai masalah yang terjadi pada sekolah termasuk guru dan siswa di daerah, khususnya yang menyangkut dengan realisasi dan penyerapan anggaran pendidikan.
Dilansir dari Akun Instagram DPR RI, ketika rapat yang dilaksanakan pada Rabu (5/6/2024), Mendikbudristek menyampaikan alokasi Pagu Indikatif Belanja K/L Kemendikbudristek RI TA 2025 sebesar Rp 83 Triliun atau turun sekitar Rp 15 Triliun dari tahun 2024.
Mendikbud mengusulkan tambahan anggaran sebesar kurang lebih Rp 25 Triliun, lalu Anita Jacoba Gah selaku Anggota Komisi X DPR memberi tanggapan agar Kemendikbudristek melakukan intropeksi terlebih dahulu khususnya dalam mengelola anggaran.
Baca Juga: Perguruan Tinggi Wajib Perhatikan Kebutuhan Industri, 10 Juta Gen-Z Masih Menganggur
Dikutip dari Akun TikTok DPR RI, Anita juga kerap menyebutkan banyak masalah pendidikan di daerah khususnya yang terjadi di Provinsi NTT, diantaranya adalah :
Pertama, Guru PPPK yang sudah lulus belum mendapatkan Surat Keterangan (SK). Kedua, banyak Guru PPPK masih belum menerima tunjangan. Ketiga, beberapa bangunan sekolah masih terbengkalai padahal anggarannya sudah ada dari 2021.
"Saya kasih contoh di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan" ujarnya.
Anita bukan kali pertamanya memarahi Nadiem Makarim dan membongkar kinerja Sang Menteri yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Aksi ini tentunya sangat didukung oleh para guru yang merasakan kurangnya kesejahteraan.
Baca Juga: Denny JA, Penulis Lari Cepat 100 Meter
Hingga reaksi Mendikbud Nadiem Makarim tidak berani menatap wajah Anggota DPR satu ini, bahkan menunduk seperti merasakan banyak kegagalan dalam masa kepemimpinannya.
Anita merasa bahwa argumentasi Anggota Komisi X DPR tidak pernah didengar, sehingga KPK sendiri yang memberikan rekomendasi untuk mengawasi aliran anggaran APBN ke setiap daerah untuk dana pendidikan.