Pembangunan Berbasis Hibah: Kemajuan Kolektif atau Pengikisan Hak Rakyat?

Oleh: M Iya Suryadi

Ajakan untuk masyarakat atas pernyataan Kementrian PDT (Pembangunan Desa Tertinggal) untuk menghibahkan tanah dan fasilitas umum (fasum) atas terkendalanya pembangunan program strategis nasional (Koperasi Merah Putih) sering kali manipulatif dipromosikan sebagai percepatan, namun jika dibedah secara dalam ada indikasi 'pengorbanan demi kepentingan'.

Namun, jika dibedah lebih dalam, pola ini menyimpan kontradiksi tajam antara ambisi pertumbuhan ekonomi dan realitas keadilan sosial.

Ironi "Indonesia Kaya Raya" vs. Realitas hibah demi kelangsungan atau percepatan, slogan "Indonesia Kaya Raya" sering kali dikumandangkan untuk membangkitkan rasa bangga akan sumber daya alam yang melimpah.

Namun, ada paradoks besar ketika negara yang mengaku kaya ini justru membebankan biaya pembangunan kepada rakyatnya sendiri dalam bentuk penyerahan tanah dan fasilitas publik secara cuma-cuma.

Kontradiksi dengan UU pengadaan tanah, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: Pembangunan untuk kepentingan umum harus memberikan Ganti Kerugian yang Layak dan Adil.

Kritik: Skema "hibah" adalah cara halus untuk menghindari kewajiban negara dalam memberikan ganti rugi. Jika sebuah pembangunan diklaim sebagai bagian dari kemajuan Indonesia Kaya Raya, maka negara seharusnya memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pembebasan lahan secara transparan, bukan dengan membebani rakyat melalui skema hibah yang nihil kompensasi.

Kontradiksi logika: jika indonesia memang kaya raya secara kepemilikan tanah milik negara, provinsi serta kabupaten mengapa pembangunan harus mengandalkan "hibah" dari warga yang seringkali secara ekonomi jauh lebih rentan dibanding korporasi yang nantinya akan mengelola kawasan tersebut?

Alih fungsi esensi: Hibah seharusya bersifat sukarela. Namun, ketika ada tekanan "percepatan", hibah berubah menjadi kewajiban administratif yang mengaburkan batas antara dukungan publik dan perampasan ruang hidup.

Hilangnya aset publik demi keuntungan privat, pembangunan kawasan industri atau mesin pertumbuhan ekonomi sering kali melibatkan skema di mana fasum (sarana olahraga, atau lahan hijau) yang semula milik kolektif rakyat, diserahkan untuk menjadi bagian dari infrastruktur pendukung industri.

Privatisasi ruang: fasilitas umum yang dibangun dari pajak rakyat dialihkan fungsinya untuk melayani kepentingan produksi satu kawasan terbatas. Ini bukan lagi pembangunan untuk publik, melainkan subsidi publik untuk kepentingan privat.

Risiko eksternalitas: rakyat kehilangan akses langsung terhadap tanah dan fasilitasnya, sementara dampak negatif pembangunan (perubahan bentang fasilitas) tetap harus ditanggung oleh masyarakat sekitar tanpa kompensasi yang sepadan dengan nilai "hibah" tersebut.

Narasi 'terkendala' sebagai tameng akuntabilitas, kata "kendala" sering kali digunakan sebagai pembenaran untuk memotong jalur birokrasi, yang sayangnya juga sering memotong jalur konsultasi publik dan transparansi.
Pembangunan Top-Down: Dengan hibah tanah atas nama percepatan, pemerintah seolah-olah mix and match.

Ketimpangan struktural: slogan "Indonesia Kaya" menjadi terdengar hampa ketika kekayaan itu hanya terakumulasi di puncak struktur pembangunan (investor dan pengelola kawasan), sementara masyarakat di akar rumput kehilangan modal dasar mereka, yakni tanah atau fasilitas umum.