Di Malaysia, tata kelola perpajakan memberi ruang untuk investasi alat medis sebagai bagian dari pembangunan layanan. Di Indonesia, rumah sakit yang ingin beli alat baru justru seperti dihukum karena berani maju.
Malaysia Membanggakan RS-nya, Indonesia Mencurigai Milik Sendiri
Di Malaysia, negara hadir bukan hanya secara fiskal, tetapi juga secara simbolik. Pemerintahnya secara aktif mempromosikan rumah sakit swasta sebagai kebanggaan nasional. MHTC (Malaysia Healthcare Travel Council) bahkan dibuat khusus untuk mem-branding layanan kesehatan Malaysia ke pasar dunia.
Di Indonesia, apa yang terjadi? Narasi pejabat tinggi sering kali menyudutkan rumah sakit dan dokter sendiri. Media menyorot malpraktik secara berlebihan. Dokter dianggap pedagang. RS swasta disebut mafia. Bahkan dalam pidato resmi, kata "fraud" dan "profit-oriented" lebih sering disebut daripada "pengabdian" dan "kualitas".
Ini bukan soal sensitivitas profesi. Ini soal kepercayaan publik yang rentan terganggu oleh framing. Di tengah kondisi itu, wajar jika masyarakat Indonesia yang mampu secara ekonomi lebih percaya dengan layanan luar negeri. Bukan karena dokter kita kalah, tapi karena kepercayaan itu belum berhasil dibangun dengan narasi yang sehat dan konsisten.
Ketika Kepercayaan Tidak Diperkuat, Ekosistem Menjadi Rapuh
Tidak ada tata kelola kesehatan yang bisa kuat tanpa kepercayaan. Dan tidak ada kepercayaan yang bisa bertahan kalau narasi resminya penuh curiga. Ketika dokter dianggap ancaman, RS dianggap bermasalah, dan semua inisiatif pelayanan selalu diasumsikan sebagai kepentingan komersial, maka seluruh ekosistem menjadi stagnan.
Investor ragu. SDM tidak berkembang optimal. Pasien menjadi ragu. Akibatnya, sulit bagi RS swasta nasional untuk tumbuh sejajar dengan pemain regional seperti Gleneagles atau Island Hospital. Padahal tenaga kesehatan kita dikenal berdedikasi tinggi dan terus mengupayakan layanan terbaik meski dengan keterbatasan.