Haji merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam. Bagi orang Indonesia (Nusantara), perjalanan panjang dalam menunaikan ibadah haji ke Makkah telah berlangsung sejak ratusan lalu, ketika moda transportasi yang digunakan adalah kapal layar dan kapal uap.
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti yang dijelaskan oleh M. Dien Madjied dalam Berhadji di Masa Kolonial, jumlah jemaah haji dari berbagai wilayah di Nusantara melebihi 40 persen dari total jemaah haji dari negara-negara lain di seluruh dunia.
Ibadah haji memang memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam di Nusantara sejak lama. Terdapat kesan bahwa masyarakat Nusantara memberikan lebih banyak perhatian terhadap ibadah haji daripada banyak bangsa lain, dan penghargaan yang diberikan kepada para haji juga lebih tinggi.
Menurut Zainal dalam Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah, pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1630-an, Raja Banten dan Raja Mataram saling bersaing, mengirim utusan mereka ke Makkah dengan tujuan antara lain mencari pengakuan dan meminta gelar sultan.
Para raja berpikir bahwa gelar yang diberikan oleh Makkah akan memberikan dukungan supranatural terhadap kekuasaan mereka. Namun, sebenarnya tidak ada lembaga di Makkah yang memberikan gelar kepada penguasa lain, tetapi raja-raja Jawa tersebut meyakini bahwa hanya Syarif Agung, penguasa Haramain (Makkah dan Madinah), yang memiliki kekuatan spiritual.
Dalam buku Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid VIII karya Soedarso Soekarno, dijelaskan bahwa pada masa lampau, mobilisasi jemaah haji di Nusantara banyak terpusat di Aceh. Hal ini juga menjadi alasan mengapa Aceh sering disebut sebagai “Bumi Serambi Makkah”.
Di Aceh, jemaah haji menunggu kapal yang akan membawa mereka ke India, Hadramaut di Yaman, atau langsung ke Jeddah. Perjalanan ini sering kali memakan waktu enam bulan atau lebih. Selama perjalanan, para musafir menghadapi berbagai risiko dan bahaya, bahkan setelah tiba di tanah Arab, mereka belum tentu aman.
Perjalanan ibadah haji dari tanah air menuju tanah suci menjadi lebih mudah setelah dibangunnya Terusan Suez pada tahun 1869 M. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah kapal uap yang berangkat dari Hindia Belanda menuju Jeddah, tidak hanya untuk para jamaah haji, tetapi juga bagi mereka yang bermukim di Makkah. Akibatnya, jumlah jemaah haji yang pulang ke Tanah Air lebih banyak daripada yang berangkat. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Otoritas Hindia Belanda pada waktu itu tidak dapat mengawasi aktivitas penduduk Hindia Belanda di luar pelaksanaan ibadah haji. Sementara, pada saat itu, Pan-Islamisme menjadi pemikiran yang populer di Timur Tengah. Pemerintah Hindia Belanda khawatir bahwa pemikiran tersebut masuk ke wilayah jajahan mereka dan memicu gerakan perlawanan di masyarakat.
Akhirnya, pada 1872 M, pemerintah Hindia Belanda membuka konsulat di Jeddah sebagai perwakilan negara. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga mulai mengambil alih pengelolaan proses ibadah haji, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan para jamaah ke Tanah Air.
Perjalanan Haji Tokoh-tokoh Indonesia
R.A.A Wiranatakusuma: Pegawai Pribumi Pertama yang Pergi Haji
Dalam buku Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below The Winds, Michael Laffan mencatat bahwa Bupati Bandung, R.A.A Wiranatakusuma, merupakan pejabat pribumi pertama pada abad 20 yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk menjalankan ibadah haji.
Pada tahun 1924, ia melakukan perjalanan haji dan mencatat pengalamannya. Memoar tersebut kemudian diberi judul “Mijn reis naar Mekka” (Perjalanan Saya ke Makkah), dan terbit sebagai cerita bersambung di koran berbahasa Belanda, Algemeen Indisch Dagblad de Preangerbode, yang terbit di Bandung pada 1925.