JournalNusantara-com. Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur terkait target penegrian kampus Universitas Suryakancana bisa terwujud dalam jangka waktu minimal 5 tahun mendapat sorotan tajam dari pemerhati pendidikan Cianjur.
Proses perubahan Perguruan Tinggi diatur dalam Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Baca Juga: Diduga Terima Uang Suap 3 M, Sekretaris MA Hasbi Hasan Resmi DItahan KPK
"Sekda Cianjur sebagai Ex. Officio Dewan Pembina Yayasan Suryakancana menyampaikan Penegrian Unsur ditargetkan terwujud dalam waktu minimal 5 tahun. Hal tersebut disampaikan Pa Sekda saat audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu (AMUB). Ujar Alif Irafan saat dihubungi JournalNusantara (11/7/2023).
Menyikapi pernyatan Sekda Cianjur Cecep Alamsyah, pemerhati Cianjur H. Idan Ramdan mengungkapkan bahwa proses penergian Kampus Unsur tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada beberapa persyaratan dasar yang harus dilengkap salahsatunya luas areal, sarana prasarana, jumlah serta akreditasi jurusan dan yang lainnya.
Baca Juga: Sekretaris MA Hasbi Hasan Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung
"Menurut Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta harus memenuhi beberapa persyaratan seperti program jurusan, sarana prasarana dan lainnya". Ujar Idan yang saat ini merupakan Caleg DPR RI Dapil Cianjur - Kota Bogor dari Partai Demokrat.
"Areal yang harus disediakan yaitu 30 (tiga puluh) hektare untuk universitas atau institut, 10 (sepuluh) hektare untuk sekolah tinggi, politeknik atau akademi dan 1 (satu) hektare untuk akademi komunitas. Sementara informasi yang saya terima kampus Unsur saat ini memiliki luas sekitar 6,6 Ha". Ungkapnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Semoga Di Piala Dunia U-17 Timnas Indonesia Bisa Meraih Kemenangan
"Selain itu moratorium presiden tahun 2013 tentang perubahan PTS ke PTN belum jelas kapan akan di cabut. Wacana penergian Unsur terwujud 5 tahun sepertinya tidak realistis. Kalau terlalu dipaksakan juga tidak baik, nanti blunder ke pemegang kebijakan. Lebih baik saat ini Unsur menjadi kampus yang murah, berkualitas bebas politik praktis. Sebelum diwacanakan penegrian kita siapkan dulu persyaratan dan cek ketetapan terkait perubahan PTS ke PTN". Pungkasnya.***