JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur mengintensifkan kolaborasi lintas sektor guna menekan angka inflasi sekaligus mempercepat perluasan pembayaran digital di wilayahnya.
Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Tingkat Tinggi atau High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
Pertemuan tersebut digelar di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur pada Rabu, 12 Agustus 2026. Agenda ini menghadirkan perwakilan instansi pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri perbankan, Badan Pusat Statistik, hingga Perum Bulog dan badan usaha milik daerah.
Sekretaris BKAD Cianjur, Hj. Nevi Aprilia, mendampingi Kepala BKAD R. Dedi Sudrajat, menjelaskan bahwa forum rapat mengusung fokus utama pada penguatan sinergi demi mewujudkan kestabilan harga barang dan transformasi digital yang berkelanjutan.
Langkah ini dirancang untuk memperkokoh koordinasi antarinstansi dalam merespons tantangan ekonomi, utamanya yang berkaitan dengan pergerakan harga kebutuhan dasar serta modernisasi sistem pembayaran masyarakat.
Merujuk surat undangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, sedikitnya 40 lembaga dan unit kerja diundang dalam forum strategis tersebut. Unsur yang hadir mencakup jajaran pimpinan Bank Indonesia Jawa Barat, jajaran asisten daerah, dinas teknis, rumah sakit daerah, aparat keamanan, hingga lembaga pangan dan jasa keuangan.
Keterlibatan lintas dinas ini menegaskan bahwa urusan pengendalian inflasi tidak dapat ditangani satu instansi semata. Diperlukan kerja bersama yang mencakup rantai pasokan pangan, keandalan transportasi, hingga pemantauan daya beli warga di lapangan.
Dalam rangkaian acara, Sekretaris Daerah Cianjur Ahmad Rifa'i Azhari menyampaikan laporan pelaksanaan, dilanjutkan sambutan dari jajaran Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, serta pengarahan langsung oleh Bupati Cianjur selaku pimpinan kedua tim tersebut.
Selain pengarahan, Bank Indonesia turut memaparkan materi strategis, yang diselingi penayangan edukasi transaksi nontunai QRIS sebagai bentuk dorongan nyata terhadap integrasi sistem pembayaran digital.
Nevi menguraikan bahwa penerapan transaksi digital diharapkan berjalan seiring dengan penguatan ekonomi lokal. Sistem ini mempermudah alur pembayaran masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan di daerah.
Di sisi lain, pemantauan harga pasar memerlukan koordinasi rutin mengingat harga bahan pokok sangat bergantung pada dinamika produksi, pasokan logistik, fluktuasi permintaan, hingga kondisi akses distribusi.
Sinergi yang terbangun melalui TPID dan TP2DD diproyeksikan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas ekosistem ekonomi berbasis digital yang adaptif bagi kemajuan Kabupaten Cianjur.