Oleh karena itu, pembahasan LKPJ oleh DPRD menjadi momentum penting untuk memperdalam evaluasi. Pansus LKPJ tidak hanya perlu memastikan kesesuaian laporan, tetapi juga menguji apakah strategi penggunaan anggaran sudah benar-benar optimal.
Pada akhirnya, Rp. 76 miliar bukan angka kecil. Tetapi dalam tata kelola publik, yang jauh lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan dampak maksimal.
Selisih potensi 5 kilometer mungkin tampak kecil dalam angka, tetapi besar dalam makna, karena di situlah letak ruang perbaikan kebijakan ke depan.
Tanpa evaluasi yang terbuka dan berbasis data, pembangunan berisiko berjalan dalam pola yang sama: target tercapai, anggaran terserap, tetapi persoalan mendasar belum sepenuhnya terjawab.
Oleh: Asep Toha, Direktur Poslogis