Cianjur Independent Society (CIS) menyatakan keprihatinan yang mendalam dan mengecam keras insiden bentrokan yang terjadi antara pedagang Pasar Bomero dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya penggusuran lapak pedagang. Peristiwa ini bukan sekadar konflik penertiban, melainkan sebuah tragedi yang mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengedepankan pendekatan yang manusiawi, adil, dan bermartabat dalam menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat.
1. Mengecam Keras Tindakan Kekerasan dan Represif
Kami mengecam segala bentuk kekerasan dan tindakan represif yang mengakibatkan kerugian fisik dan psikis, baik di pihak pedagang maupun aparat. Penggusuran yang berujung pada bentrokan menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan tidak mengedepankan dialog substantif dan solusi yang berkelanjutan bagi kehidupan pedagang. Aparat negara, termasuk Satpol PP, seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan pihak yang menimbulkan rasa takut dan kerugian.
2. Menuntut Penghormatan Hak Ekonomi dan Hak Asasi Manusia
Hak untuk Hidup Layak: Kami menegaskan bahwa para pedagang kecil memiliki hak konstitusional untuk berusaha dan mendapatkan penghidupan yang layak. Mereka adalah bagian penting dari roda perekonomian lokal. Setiap kebijakan relokasi harus menjamin pedagang mendapatkan lokasi yang benar-benar layak, strategis, dan mampu menopang keberlangsungan usaha mereka, bukan sekadar memindahkan masalah.
Transparansi dan Partisipasi: Pemerintah Kabupaten Cianjur harus transparan terkait rencana penataan kawasan dan memastikan semua proses kebijakan melibatkan partisipasi aktif dan kesepakatan dari perwakilan pedagang.
3. Mendesak Langkah-Langkah Konkret dan Segera
CIS mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah-langkah berikut:
A. Hentikan Sementara Penggusuran: Segera menghentikan seluruh proses penggusuran paksa di Pasar Bomero hingga tercipta kesepakatan damai dan solutif yang diterima oleh pedagang.
B. Bentuk Tim Investigasi Independen: Membentuk tim independen untuk mengusut tuntas penyebab dan kronologi bentrokan, serta menindak tegas oknum yang terbukti melakukan tindakan kekerasan di luar prosedur yang berlaku.
C. Fasilitasi Dialog Terbuka: Segera memfasilitasi dialog terbuka dan jujur dengan perwakilan pedagang, organisasi masyarakat sipil, dan DPRD untuk merumuskan solusi relokasi yang adil dan berkelanjutan (misalnya, jaminan lokasi, subsidi sewa/retribusi awal, dan jaminan akses pembeli).
D. Berikan Bantuan dan Pemulihan: Menyediakan bantuan medis, hukum, dan pemulihan kerugian materiil bagi para pedagang yang menjadi korban insiden.
CIS akan terus memantau dan mendampingi para pedagang dalam menuntut hak-hak mereka. Kami percaya bahwa pembangunan kota yang beradab adalah pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan.
Salam Keadilan Sosial!
DIREKTUR
M. FADHIL FAHMI
SEKRETARIS JENDERAL
MUHAMMAD RIDWAN