Journalnusantara.com, Cianjur — DPRD Kabupaten Cianjur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gerakan Civil Society-Cianjur pada Senin (22/9/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Lepi Ali Firmansyah, dihadiri pimpinan fraksi serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam forum tersebut, Gerakan Civil Society-Cianjur menyoroti tiga persoalan pokok dalam kerangka APBD Kabupaten Cianjur.
Pertama, defisit anggaran dinilai tidak sehat karena proyeksi defisit RKPD sebesar Rp758,124 miliar dan KUA-PPAS sebesar Rp222,137 miliar dinilai melanggar ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019.
Kedua, tingginya ketergantungan Cianjur terhadap dana transfer pusat (TKD).
Ketiga, adanya inkonsistensi perencanaan antara RKPD, KUA-PPAS, dan prioritas TAPD.
Menanggapi hal itu, TAPD menjelaskan defisit dalam perencanaan KUA–PPAS kerap terjadi karena kebutuhan belanja yang lebih besar dari proyeksi pendapatan.
Namun, saat ditetapkan dalam Perda APBD, anggaran wajib disusun seimbang demi akuntabilitas fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.
TAPD juga memaparkan bahwa pada APBD Perubahan 2025, Pemkab Cianjur mengalokasikan Rp263 miliar untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC) sebagai wujud komitmen peningkatan layanan kesehatan.
Selain itu, perbedaan antara program prioritas RPJMD dan janji kampanye disebut sebagai bentuk penyesuaian berbasis kajian teknokratik agar kebijakan yang dijalankan lebih realistis dan sesuai kebutuhan daerah.
DPRD Cianjur dalam pernyataannya menekankan dua hal.
Pertama, TAPD diminta segera mengkaji ulang Rancangan APBD 2026 dengan menajamkan kebijakan dan program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Kedua, Pemda didorong memastikan setiap tahapan perencanaan anggaran dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik, sehingga APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, adil, dan akuntabel.