JournalNusantara.com - Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Firman Mulyadi,SH,MH sebut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada), partai politik lebih dominan mengusung calon dari birokrat daripada politisi.
Hal ini menurut Firman salahsatunya disebabkan karena birokrat dinilai lebih kaya daripada politisi sehingga dianggap mampu memenuhi kebutuhan akomodasi logistik politik.
Baca Juga: Partai Gelora Gelar Konsolidasi Nasional Bahas Hasil Pemilu 2024 Usai Lebaran
"Tahapan Pilkada adalah meliputi perencanaan program dan anggaran, Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Sosialisasi, pembentukan badan ad hoc (PPK dan PPS), pemutakhirn data pemilih, penyerahan dukungan dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah (perseorangan), pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah (parpol), sengketa pencalonan, penetapan calon dan pengundian nomor urut, masa kampanye , masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan rekapitulasi suara, penetapan paslon terpilih, perselisihan hasil dan pelntikan calon terpilih" Ungkap Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Firman Mulyadi kepada JournalNusantara.com, Jum'at (29/3/2024).
"Kalau saya perhatikan, tahapan Pilkada yang saat ini berlangsung di Cianjur sudah mulai berjalan. Bahkan tersebar polling konvensi rakyat yang memperkenalkan tokoh-tokoh yang kemungkinan besar masuk kriteria sebagai calon kepala daerah". Tambah Firman.
"Polling yang di posting Mang Karni RBUC itu cukup menarik perhatian publik, terbukti baru 5 hari di posting sudah menyedot 2.172 Votter. Ada 19 tokoh dari berbagai kalangan seperti birokrat, politisi, pengusaha dan ulama yang coba diperkenalkan. Hal ini sangat bagus untuk sosialisasi kepada masyarakat". Jelasnya.
"Bagi yang betul-betul serius nyalon khususnya dari jalur independt sepertinya harus mulai mengumpulkan dukungan KTP sedikitnya 120.000 dan bagi yang menggunakan jalur parpol harus mulai melakukan konsolidasi serta lobi-lobi mengingat persaingan konvensi partai biasanya akan seru dan ketat". Kata Firman.
"Yang paling penting dan perlu dipahami, parpol biasanya akan lebih dominan memilih calon yang mumpuni baik dari segi jaringan, nilai jual, elektabilitas dan kekuatan akomodasi politik. Kalau pilkada Cianjur sendiri, saya menilai parpol lebih dominan memilih calon dari birokrat daripada politisi karena berbagai pertimbangan termasuk mungkin birokrat lebih kaya dari politisi". Pungkas Firman. ***