JournalNusantara.com - Badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Modal Bumdes berasal dari penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Baca Juga: Etika Politik dalam Praktik Politik PSI, Kenapa Prabowo-Gibran?
Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
"Selain itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa juga diterangkan bahwa pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah kabupaten atau Kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar" Ujar Politisi PKB sekaligus Caleg DPRD Cianjur Dapil 6, Wijaya Kusuma Noer kepada JournalNusantara.com, Jum'at (17/11/2023).
Baca Juga: Fungsi Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Anak Usia Dini
"Bumdes bisa menjadi pendorong percepatan pembangunan ekonomi desa bila dikelola dengan tepat, cermat, akurat". Tegas Wijaya.
"Pemerintah daerah harus melakukan pembinaan, pengawasan. Selain dibina sumber daya manusia (SDM) pengelola, proses management nya diawasi untuk menghindari penyelewengan serta diberikan peluang pasar dan potensi usaha". Ungkapnya.
Baca Juga: Tips Membuka Usaha Kuliner, Cek Disini
"Saya yakin Bumdes bisa menjadi pondasi ekonomi masyarakat, selain Koperasi. Bumdes bisa berkolaborasi dengan pelaku UMKM termasuk menciptakan program ekonomi untuk mengimbangi pengaruh bank emok." Pungkas Wijaya.
Wijaya berharap peningkatan peran serta pemda dalam penguatan usaha Bumdes mampu menjadikan Bumdes salahsatu penyumbang utama PAD Desa.***