PMII Cianjur dan KOPRI Jabar Kecam Sikap Kepala DPPKBP3A yang Hindari Audiensi

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Sikap pimpinan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur yang dinilai menutup diri memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa.

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Cianjur mengecam keras tindakan Kepala Dinas beserta jajaran Kepala Bidang yang kompak menghindar dari agenda audiensi resmi yang telah dijadwalkan sejak seminggu lalu.

Ketua PC PMII Cianjur, Nur Alim Abdul Gani menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bukti nyata dari mentalitas birokrasi yang anti-kritik dan alergi terhadap ruang dialektika.

Menurutnya, melemparkan tanggung jawab pertemuan kepada staf yang tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan dinas merupakan taktik usang untuk menghindari akuntabilitas publik.

Nur Alim menegaskan bahwa institusi pemerintahan seharusnya menjadi ruang yang transparan dan inklusif bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa yang ingin melakukan fungsi kontrol sosial.

Dalam hal ini lebih lanjut dia juga menganggap perlakuan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap etika kelembagaan.

"Jika untuk berdialog secara terbuka saja dinas ini bersembunyi, bagaimana masyarakat bisa mempercayai transparansi kinerja dan pengelolaan program mereka?" ujar Nur Alim.

Oleh karena itu, Nur Alim menyatakan bahwa PC PMII Cianjur mendukung penuh Mosi Tidak Percaya yang dilayangkan oleh Korps PMII Putri (KOPRI).

Kekecewaan serupa juga disampaikan oleh Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Barat, Anisa Nurhopipah Disastra.

Secara personal, Anisa mengaku sangat kecewa lantaran mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru tidak diindahkan oleh pemerintah setempat.

Anisa menyayangkan sikap dinas yang tidak memberikan jawaban serta penjelasan mengenai keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar bagi setiap korban kekerasan seksual (KS) yang dipertanyakan oleh mahasiswa.

"Maka dari itu, perlu adanya audiensi lagi dan menekan transparansi dari dinas terkait," kata Anisa.