Bupati Cianjur Tekankan Skala Prioritas Pembangunan dalam Rembug Warga di Desa Ciherang

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR — Pemerintah Kabupaten Cianjur menekankan pentingnya penetapan skala prioritas dalam pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian, saat menghadiri kegiatan Rembug Warga di Kampung Kulur, RW 007, Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, pada Selasa (10/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Wahyu menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menghadirkan pelayanan publik yang prima dan bebas biaya.

Pelayanan tersebut mencakup bidang kesehatan, pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, hingga perizinan berusaha melalui DPMPTSP.

Selain itu, pemerintah mendorong pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat RT dan RW agar pembangunan di Desa Ciherang tepat sasaran.

Bupati mengakui bahwa tantangan infrastruktur di Cianjur masih sangat besar, terutama terkait kondisi jalan dan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU).

Namun, dengan adanya efisiensi anggaran yang terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, pembangunan harus dilakukan secara bertahap.

Skala prioritas saat ini difokuskan pada infrastruktur yang paling mendesak, disusul oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ia berharap kondisi keuangan daerah dapat kembali normal pada tahun 2027 mendatang.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Ciherang, Nyanyang Sarip Hidayat, menyambut baik kehadiran Bupati dalam program Rembug Warga yang juga menyosialisasikan alokasi dana Rp 25 juta per RT.

Nyanyang menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di lapangan direncanakan akan mulai berjalan pada kisaran September hingga Oktober 2026.

Fokus utama desa saat ini adalah perbaikan jalan-jalan lingkungan yang mulai mengalami kerusakan serta pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk penerangan jalan di pelosok desa.

Meski demikian, pihak Pemerintah Desa Ciherang mengungkapkan adanya tantangan terkait alokasi Dana Desa. Saat ini, sebagian besar anggaran tersebut ditarik ke pusat untuk dialokasikan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di bawah naungan Danantara dengan nilai mencapai Rp 1,6 miliar.

Hal ini memicu kekhawatiran di tingkat desa terkait pemenuhan janji pembangunan kepada masyarakat karena terbatasnya dana reguler yang tersedia.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Desa Ciherang berencana meningkatkan koordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah guna mencari solusi alternatif pembangunan.