Upaya Peningkatan IPM Cianjur Lewat Transparansi Data Pendidikan dan Validasi Siswa PKBM

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terus berupaya menggenjot angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan menitikberatkan pada aspek transparansi dan akurasi data pendidikan. 

Perbaikan kualitas tentunya menjadi fokus utama demi memastikan program yang dijalankan, dalam hal ini dari Pemerintah Kabupaten Cianjur benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Sekretaris Disdikpora Kabupaten Cianjur Dadun Jaelani Miftah menyampaikan rasa bangganya atas komitmen bersama dalam memajukan daerah. Ia menekankan bahwa seluruh fasilitas dan anggaran merupakan amanah dari pemerintah yang harus dikelola secara terbuka. 

Terkait capaian IPM Cianjur, pihaknya menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk BPS agar pada tahun 2027 mendatang terdapat peningkatan persentase yang signifikan. Namun, ia menyadari bahwa target tersebut mustahil tercapai tanpa adanya dukungan penuh dari publik.

Dadun juga menyoroti pentingnya kejujuran data terkait jumlah siswa yang benar-benar aktif mengikuti kegiatan belajar harian. Hal ini sangat krusial dalam pendistribusian manfaat program bantuan agar tidak terjadi penggelembungan angka yang justru merugikan masyarakat lain. 

"Kepada setiap lembaga sekolah maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM untuk mulai membenahi integritas data siswa serta transparansi penggunaan anggaran," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (17/2/2026).

Di sisi lain, persoalan data fiktif di lapangan menjadi perhatian serius bagi pegiat sosial. Ketua Marak Alam Abubakar mengungkapkan kegelisahannya mengenai laporan puluhan ribu anak putus sekolah yang ternyata terdaftar di PKBM namun tidak mengikuti proses belajar mengajar secara fisik. 

"Lebih lanjut kami meragukan klaim pembelajaran jarak jauh karena banyak lembaga yang tidak memiliki perangkat penunjang yang memadai," ungkapnya menegaskan.

Menurut pandangan Alam, sinkronisasi data Dapodik dengan fakta di ruang kelas harus diaudit secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan dana bantuan operasional. 

Kemudian lebih jauh dirinya mendesak dinas terkait untuk segera melakukan validasi menyeluruh terhadap identitas dan alamat siswa agar anggaran pendidikan tepat sasaran. 

"Harapannya, seluruh PKBM di Cianjur dapat memberikan laporan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan guna memperbaiki kualitas pendidikan di wilayah tersebut," tandasnya.