Fondasi Rapuh Pendidikan Cianjur, Mengapa Angka IPM Sulit Beranjak?

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cianjur yang selama berpuluh-puluh tahun bergerak lambat sering kali hanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan dan kendala geografis.

Namun, penjelasan tersebut nampaknya belum menyentuh akar permasalahan yang paling mendasar, yakni buruknya tata kelola data pendidikan.

Sebagai pilar utama pembentuk angka pembangunan manusia, kejujuran dalam data pendidikan bukan sekadar urusan administratif belaka, melainkan penentu masa depan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

Data Pokok Pendidikan atau Dapodik seharusnya menjadi rujukan utama yang akurat untuk menentukan jumlah peserta didik, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Sayangnya, ketika data ini tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, kebijakan yang dilahirkan berisiko hanya sekadar memperbaiki laporan di atas kertas tanpa benar-benar menyentuh perbaikan kehidupan warga.

Ketidakjujuran informasi ini menjadi titik awal tersesatnya arah pembangunan manusia di Cianjur.

Berdasarkan pemantauan berbagai elemen masyarakat sipil, ditemukan adanya kesenjangan yang nyata antara jumlah siswa dalam Dapodik dengan kondisi faktual di ruang kelas.

Praktik absensi dan aktivitas kegiatan belajar mengajar sering kali tidak berjalan sejalan dengan data administratif yang tercatat secara formal.

Paradoks ini terlihat semakin jelas saat angka Anak Tidak Sekolah di Cianjur tetap tinggi, sementara jumlah peserta didik di jalur pendidikan nonformal seperti PKBM justru terlihat membengkak secara statistik.

Situasi tersebut menciptakan sebuah kemajuan semu, di mana secara administratif seolah-olah terjadi peningkatan, namun secara substantif IPM tidak menunjukkan lonjakan yang berarti.

Hal ini menandakan bahwa lamanya sekolah yang tercatat tidak selalu berbanding lurus dengan proses pembelajaran yang benar-benar dirasakan oleh siswa.

Jika data pendidikan terus tidak valid, maka anggaran besar seperti dana BOS berpotensi salah sasaran, sementara daya saing manusia di Cianjur tetap tertinggal di belakang daerah lain.

Menanggapi fenomena ini, Majelis Rakyat Anti Korupsi Kabupaten Cianjur menyatakan kesiapannya untuk mengawal persoalan tersebut melalui jalur etik dan pengaduan publik.

Langkah ini diambil guna menjaga integritas serta akuntabilitas anggaran pendidikan yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan manusia.