MBG di Cianjur: Dapur Tanpa Izin, Makanan Bermasalah, dan Negara yang Datang Belakangan

Data Tidak Sinkron, Pengawasan Terfragmentasi

Masalah klasik kembali muncul: data yang tidak saling bicara. Data Dapodik, data penerima MBG, data dapur SPPG, dan data perizinan OSS berjalan di jalur masing-masing. Ketidaksinkronan ini membuka celah salah sasaran dan potensi pemborosan anggaran.

Di sisi lain, kehadiran aparat bersenjata dalam pengawalan distribusi MBG memunculkan kegelisahan. Alih-alih meningkatkan kepercayaan, situasi ini justru membuat sebagian warga enggan melapor ketika menemukan masalah.

Tidak Dihentikan, Tapi Harus Dibedah

Pemerintah daerah menegaskan MBG tidak boleh dihentikan. Alasannya sederhana: program ini menyentuh kebutuhan dasar anak-anak. Namun konsensus forum jelas—MBG harus dibenahi secara serius, bukan sekadar ditambal.

“Programnya baik, tapi sistemnya bocor,” ujar salah satu narasumber.

Tanpa penertiban izin dapur, standar pangan yang ketat, perlindungan tenaga kerja, dan transparansi data, MBG berisiko berubah dari program perlindungan anak menjadi sumber masalah baru.

Di Cianjur, MBG telah berjalan lebih cepat dari regulasinya. Negara datang belakangan, sementara dapur-dapur sudah mengepul sejak lama. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah MBG perlu dilanjutkan, tetapi apakah negara cukup berani menata ulang programnya sendiri—sebelum dampaknya benar-benar melukai publik yang hendak dilindungi.