Sampah di Jalanan Tangsel: Ketika Kolaborasi Antaraktor Terhambat dan Tata Kelola Kehilangan Arah

JOURNALNUSANTARA.COM - TANGSEL - Persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kini tidak lagi bisa dipahami sebatas urusan kebersihan lingkungan.

Tumpukan sampah yang masih mudah dijumpai di badan jalan, area pasar, hingga permukiman warga mencerminkan persoalan yang jauh lebih mendasar: lemahnya tata kelola perkotaan, terutama kegagalan membangun kolaborasi lintas aktor dan lintas wilayah.

Ketika sampah menempati ruang publik, yang dipertontonkan sejatinya adalah keterbatasan kapasitas pemerintah lokal dalam mengelola urusan dasar kota.

Situasi ini berkaitan erat dengan belum terbangunnya kerja sama regional yang solid. Wakil Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, secara terbuka mengakui melalui akun Instagram reels resminya bahwa “kerja sama pengelolaan sampah belum dilakukan dengan daerah lain,” ujarnya (20/12/2025).

Pernyataan ini menjadi pengakuan penting bahwa Tangsel hingga kini masih mengelola persoalan sampah secara parsial, seolah berdiri sendiri, padahal secara geografis dan fungsional Tangsel adalah bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek.

Ketiadaan kolaborasi antardaerah membuat sistem pengelolaan sampah Tangsel sepenuhnya bergantung pada kapasitas internal yang terbatas, sementara produksi sampah terus meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi.

Dalam kondisi seperti ini, gangguan kecil dalam sistem pengangkutan atau keterbatasan fasilitas segera berujung pada penumpukan sampah di ruang publik.

Masalah tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan dampak langsung dari absennya kebijakan kolaboratif jangka panjang.

Di sisi hulu, persoalan diperparah oleh belum optimalnya instrumen pengurangan sampah. Pilar Saga Ichsan juga menyatakan bahwa “bank sampah belum optimal, terutama dalam hal mengedukasi dan sosialisasi masyarakat dalam memilah sampah,” ucapnya (20/12/2025).

Pernyataan ini mengonfirmasi adanya kesenjangan serius antara kebijakan dan implementasi. Bank sampah masih diposisikan sebagai pelengkap program, bukan sebagai strategi utama perubahan perilaku masyarakat.

Kondisi tersebut memperlihatkan kecenderungan Pemkot Tangsel memandang pengelolaan sampah semata sebagai persoalan teknis mengangkut dan membuang tanpa membangun ekosistem kolaboratif yang melibatkan masyarakat, komunitas, dan sektor swasta secara terstruktur.

Padahal, tanpa pemilahan sejak dari rumah tangga dan partisipasi publik yang berkelanjutan, beban pengelolaan akan terus menumpuk di hilir dan memicu krisis yang berulang.

Dari sisi politik, persoalan sampah memiliki dampak serius terhadap legitimasi pemerintah daerah. Sampah adalah masalah yang sangat kasat mata, dirasakan langsung oleh warga, dan sulit ditutupi oleh narasi keberhasilan pembangunan.

Ketidakmampuan pemerintah mengelola persoalan paling elementer di ruang publik berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, sampah menjelma sebagai simbol rapuhnya kepemimpinan kolaboratif, bukan sekadar isu kebersihan lingkungan.