Dana Darurat Cianjur Dipangkas 58 Persen, Poslogis: Salah Hitung atau Salah Hati?

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Sepanjang tahun 2025, Cianjur telah menghadapi kenyataan pahit dengan terjadinya 228 kejadian bencana alam. Bencana ini mencakup berbagai insiden, termasuk longsor, banjir, dan cuaca ekstrem, yang menyebabkan dampak signifikan.

Data menunjukkan bahwa akibat bencana, sebanyak 12.847 jiwa mengungsi dan 2.200 rumah mengalami kerusakan, bahkan tercatat adanya korban meninggal.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan status siaga bencana hingga April 2026. Penetapan status siaga ini berarti ancaman dan risiko bencana masih sangat tinggi di wilayah tersebut.

Namun, Direktur Poslogis, Asep Toha yang akrab disapa dengan Kang Asto, menyoroti perihal adanya sesuatu yang sangat kontras terkait kesiapsiagaan anggaran daerah.

Kang Asto mengungkapkan keheranannya terhadap alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Menurut pandangannya, bahwa anggaran BTT yang seharusnya digunakan untuk keadaan darurat bencana, justru dipangkas sebesar 58 persen.

"Dana untuk keadaan darurat malah dipreteli," kata Kang Asto, Selasa (9/12/2025). Pemangkasan ini menyebabkan anggaran BTT anjlok drastis, dari sebelumnya Rp41,8 miliar menjadi hanya Rp17,4 miliar.

Angka Rp17,4 miliar untuk BTT ini dinilai sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan pola bencana yang terjadi di tahun 2025. Kang Asto menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut hanya setara sekitar Rp70 jutaan per kejadian bencana.

Jumlah dana darurat yang sangat minim ini, menurut Poslogis, bahkan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan logistik satu desa pengungsian. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara ancaman bencana yang nyata dan dukungan anggaran yang disediakan.

Padahal, solusi untuk menaikkan anggaran BTT tanpa menambah utang daerah sudah tersedia. Kang Asto menyebut bahwa pemerintah daerah bisa melakukan realokasi anggaran dari pos-pos yang tidak mendesak.

Dana BTT, lanjutnya, dapat dinaikkan hingga Rp100 miliar. Realokasi ini bisa diambil dari anggaran untuk perjalanan dinas, seremonial, dan berbagai proyek yang sifatnya non-urgen.

Lebih lanjut Poslogis menegaskan bahwa persoalan ini tidak lagi hanya sebatas teknis anggaran. Pertanyaannya kini bergeser ke ranah etika dan komitmen, yakni soal keberpihakan.

“228 bencana sudah terjadi. Dana darurat cuma 17 miliar. Ini salah hitung atau memang salah hati?” tanya Kang Asto, merangkum kritik Poslogis terhadap prioritas anggaran Cianjur. Ia berharap ada evaluasi serius agar rakyat Cianjur yang terdampak bencana tidak semakin menderita.