Bisakah Politik Diluruskan?

Oleh: Yudi Latif

Saudaraku, ada yang keliru dalam cara kita memahami politik hari ini. Ia tak lagi dipandang sebagai seni mengelola urusan publik demi kebaikan bersama, melainkan disempitkan menjadi alat perebutan posisi dan penghidupan pribadi.

Politik yang seharusnya menjadi jalan suci menuju keadilan, berubah menjadi jalur cepat bagi ambisi dan kalkulasi. Nilai-nilai luhur seperti pengabdian, integritas, dan empati tergeser oleh kamus baru rekayasa elektoral, pencitraan, dan keuntungan.

Persepsi publik pun ikut terbius. Menjadi politisi tak lagi dimaknai sbg panggilan luhur, tetapi sekadar pekerjaan. Jabatan publik disejajarkan dengan profesi bergaji tetap dan jaminan masa depan.

Tak heran, pencalonan hari ini lebih mirip seleksi kerja: yang bermodal, berjaringan, dan viral, dialah yang dilirik. Yang dicari bukan yang paling bijak, tapi yang paling piawai mencuri perhatian.

Partai politik, yang semestinya menjadi medan juang kewargaan, kini lebih mirip agensi karier. Bukan lagi pembibitan pemimpin berintegritas, tetapi pasar bebas bagi mereka yang mampu membeli tiket kekuasaan.

Penjaringan kader tak melalui penyaringan nilai, melainkan transaksional: siapa menyetor dia dapat nomor. Ideologi bukan lagi ruh, melainkan aksesoris. Platform bukan visi, melainkan slogan.

Wakil rakyat pun kehilangan makna “wakil”. Mereka lebih fasih menyuarakan kepentingan fraksi atau pemodal daripada jeritan konstituen.

Banyak yang sibuk membangun citra pribadi ketimbang menyimak kegelisahan publik. Gedung parlemen yang diharapkan jadi medan adu gagasan kini lebih sering menjadi ruang kompromi pragmatis: tukar pasal, tukar dukungan, tukar keuntungan.

Barangkali inilah zaman ketika demokrasi berjalan dengan prosedur, tapi kehilangan substansi. Ketika kebajikan dikalahkan oleh strategi, dan pelayanan digantikan oleh ambisi. Politik kehilangan ruhnya sebagai jalan kebaktian.

Dan kita pun bertanya dalam hati lelah: Masih adakah yang ingin menjadi pemimpin karena cinta, bukan karena laba?

Masih adakah yang memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan semata jenjang karier? Masih adakah yang memperjuangkan kepentingan publik di atas ambisi pribadi dan golongan?