Warga Hegarmanah Suarakan Reformasi Tata Kelola Desa dalam Dialog Publik

Journalnusantara.com - Aliansi Masyarakat Hegarmanah (AMANAH) menggelar forum dialog terbuka dengan pemerintah Desa Hegarmanah pada Selasa pagi, 29 April 2025, bertempat di kantor desa. Pertemuan ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi terkait perlunya peningkatan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan administrasi desa.

Dalam forum tersebut, M. Abdul Rohim Rijki, S.P., selaku pemimpin AMANAH, mengemukakan sejumlah isu krusial. Salah satunya adalah implementasi program ketahanan pangan yang dinilai kurang sesuai dengan karakteristik wilayah Hegarmanah. Rijki berpendapat bahwa prioritas alokasi anggaran Dana Desa seharusnya tertuju pada penguatan sektor pertanian dan peternakan, mengingat potensi lokal yang dimiliki desa.

Lebih lanjut, Rijki menyoroti indikasi adanya mark-up anggaran serta pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berjalan lambat, meskipun desa memiliki aset-aset produktif. Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum optimal juga menjadi poin kritik tajam.

“BUMDes seharusnya menjadi penggerak utama perekonomian desa, namun realisasinya belum sesuai dengan harapan yang ada,” tegas Rohim.

Keretakan hubungan antarperangkat desa dengan organisasi kemasyarakatan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Karang Taruna turut menjadi perhatian AMANAH. Rohim menilai bahwa konflik internal ini menghambat partisipasi aktif warga serta kelancaran proses pembangunan desa. Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen perangkat desa, yang dinilai lebih mengedepankan relasi personal dibandingkan dengan kapasitas dan kompetensi calon.

Minimnya pelibatan generasi muda dalam pembangunan desa juga menjadi sorotan. Karang Taruna dinilai belum dilibatkan secara signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program desa.

Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, AMANAH mendesak dilakukannya audit khusus terhadap pengelolaan keuangan desa serta reformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan desa. Reformasi ini diharapkan dapat mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Revitalisasi peran BUMDes agar berfungsi maksimal serta pelibatan aktif pemuda dalam pembangunan menjadi bagian dari rekomendasi utama yang diajukan oleh aliansi warga ini.

Kepala Desa Hegarmanah, Asep Ramdhan Nugraha, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan dari warga. Kendati demikian, menurut catatan AMANAH, respons yang diberikan belum menjawab substansi permasalahan secara memuaskan.

Audiensi publik ini turut dihadiri oleh perwakilan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Karangtengah, termasuk perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), aparat keamanan, serta berbagai lembaga pemerintah terkait lainnya.