Rekomendasi ini didasarkan pada harapan agar proses penegakan hukum berlangsung independen. Selain itu, juga untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
Tujuan utama usulan ini bukan untuk mendiskreditkan institusi penegak hukum mana pun. Fokusnya adalah memperkuat kepercayaan masyarakat yang mulai mengikis.
Kita ingin memastikan proses hukum berjalan objektif dan profesional. Hukum harus tegak lurus sesuai dengan asas persamaan di hadapan hukum.
Lembaga apa pun yang berwenang, prosesnya harus menghormati due process of law. Semua tindakan penegakan hukum harus bisa dipertanggungjawabkan.
Hari ini, yang dipertaruhkan bukan semata satu perkara. Taruhannya jauh lebih besar, yaitu kredibilitas sistem penegakan hukum Indonesia.
Publik tidak menuntut keberpihakan dari negara. Publik hanya menuntut keberanian negara menunjukkan bahwa hukum tidak tunduk pada jabatan atau tekanan.
Ketika proses hukum berlangsung terbuka dan adil, kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Sebaliknya, pembiaran keraguan hanya akan menyuburkan spekulasi.
Supremasi hukum hanya akan bermakna apabila setiap proses dapat diuji oleh publik melalui transparansi. Itulah fondasi negara hukum yang patut dijaga bersama.