Oleh: Yudi Latif
Saudaraku, Pemerintahan Prabowo bisa bernasib tragis kecuali punya keberanian untuk melakukan koreksi dan pembedahan diri secara mendasar.
Diperlukan terang kesadaran bahwa tugas pertama seorang pemimpin di masa rapuh bukan sekadar mengelola kebijakan, tetapi menjaga agar negara tidak kehilangan tiga hal sekaligus: arah, kepercayaan, dan disiplin kekuasaan.
Sebab krisis jarang datang sebagai satu ledakan; ia datang sebagai kabut panjang yang perlahan mengaburkan prioritas, mengikis legitimasi, dan melonggarkan kendali di dalam tubuh negara sendiri.
Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan tidak lagi cukup bersandar pada administrasi pemerintahan. Ia harus menjadi upaya sadar untuk menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan arah, hukum tidak kehilangan wibawa, dan rakyat tidak kehilangan kepercayaan.
Pertama, dibutuhkan arah yang tidak goyah. Prioritas nasional harus jelas, konsisten, dan tidak berubah-ubah dalam pelaksanaannya.
Publik maupun pasar perlu mengetahui dengan tegas apa yang menjadi fokus utama negara, apa yang ditunda, dan apa yang bukan prioritas.
Sebab negara yang mencoba mengerjakan terlalu banyak hal sekaligus sering kehilangan kemampuan untuk menuntaskan hal-hal yang paling penting.
Kebingungan arah di puncak kekuasaan akan menjalar menjadi ketidakpastian di seluruh lapisan negara. Dan dari ketidakpastian itulah kepercayaan perlahan terkikis.
Kedua, ketertiban di dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Negara tidak selalu runtuh dari luar; ia lebih sering rapuh dari dalam oleh tarik-menarik kepentingan, kompromi yang tidak jujur, dan koalisi yang lebih sibuk menjaga bagiannya masing-masing daripada menjaga arah bersama.
Di titik ini, pemimpin bukan hanya pengelola kebijakan, tetapi penjaga disiplin politik. Ia harus memastikan bahwa negara tidak berbicara dalam banyak suara yang saling melemahkan dirinya sendiri.
Disiplin itu juga menuntut keberanian untuk menghentikan praktik akomodasi kekuasaan yang berlebihan. Dalam negara yang sehat, orang dipilih untuk mengisi jabatan karena kecakapan dan kebutuhan institusi.
Dalam negara yang rapuh, jabatan justru diadakan untuk mengakomodasi orang. Struktur membesar, biaya bertambah, tetapi kapasitas negara tidak ikut menguat.
Karena itu, ukuran utama pengisian jabatan haruslah kebutuhan negara, bukan kebutuhan politik. Sebab ketika jabatan lebih berfungsi sebagai alat distribusi kekuasaan daripada instrumen pelayanan publik, yang melemah bukan hanya birokrasi, melainkan kewibawaan negara itu sendiri.