Oleh: Agung Wibawanto
Seorang informan (sumber) menghubungi melalui sambungan seluler dengan nomer berbeda (memang selalu begitu). Dia menyampaikan dua point' yang menurutnya penting. Pertama, kabar dari istana yang disebutnya 'memanas' (saya belum bisa menyimpulkan karena butuh penggalian informasi). Ia hanya menyebutkan memanas paska rapat kabinet pertama yang dihadiri AHY sebagai menteri ATR-BPN.
Berita kedua yang disampaikan sumber ini terkait dengan kasak-kusuk di parlemen. Yang saya tahu, parlemen tidak pernah kering 'kasak-kusuk' dan memang untuk itu mereka dibayar kan? Tapi sumber tadi membantah dan menilainya ini sangat serius. Lagi-lagi, saya belum bisa membeberkan secara gamblang apa yang disampaikan sumber saya itu. Ini terkait dengan kode etik jurnalistik (meski saya sudah bukan bagian dari media manapun lagi).
Ini soal style dan itu akan saya pertahanan sebagai bentuk integritas produk tulisan saya. Jika sekadar menambah bumbu agar berita semakin 'nendang" gak masalah lah. Tapi jangan sampai menyajikan berita bohong. Saya, setidaknya, membutuhkan beberapa narsum lagi untuk bisa merangkai peristiwa sebagai sebuah berita, atau opini yang memang sudah matang, bukan setengah matang apalagi mentah.
Saya coba hubungi sana-sini berdasar akses terbatas yang saya miliki. Biasanya akan diteruskan oleh informan yang akan membantu menggali informasi. Saya justru lebih aman untuk tidak berhubungan langsung dengan lingkar pertama (terlalu ribet urusannya). Mending melalui perantara yang meski tidak atau belum A1 infonya. Saya bisa cross check masing-masing info. Jika ada kesamaan berarti benar.
Bukan ingin menakuti atau bikin resah, tapi ini semua masih terkait dengan gonjang-ganjing politik nasional yang sepertinya belum kelar paska pemilu. Di setiap situasi politik selalu ada dua pihak yang berlawanan dan responnya tentu juga berbeda. Bagi pelaku, ini adalah sebuah resiko yang tidak sesuai skenario. Artinya memang sudah diperhitungkan akan terjadi. Bagi pihak lain menjadikannya sebagai peluang politik.
Tapi jangan lupa, ada pula pihak yang kemungkinan sangat besar (berpotensi) menjadi korban ataupun dikorbankan, justru karena tidak tahu apa-apa. Pihak tersebut adalah rakyat. Sebagian mereka ada yang terbawa arus satu pihak, dan ada pula yang berada di pihak lainnya. Sepertinya, sebagian besar memilih masa bodo menganggap bukan urusan mereka. Mereka bilang tetap saja hidup susah dan harus banting tulang apapun perkaranya.
Pada akhirnya, rakyat yang apatis akan merasa bahwa konflik politik tidak berdampak dalam hidupnya. Jika pun mereka memantau, tapi tidak tahu harus berbuat apa? Ini yang repot. Karena jangan sampai rakyat malah terseret masuk dalam pertikaian yang kemudian seperti yang saya katakan 'dikorbankan'. Ini yang harus dijaga. Itu artinya, arena pertarungannya jangan di tempat terbuka di mana publik bebas terlibat.
Bagi partisan mungkin sudah jadi konsekuensinya tapi rakyat awam Ingat kerusuhan 1998? Yang hingga kini tidak ada bentuk pertanggungjawaban serius dari negara kepada ratusan rakyatnya yang menjadi korban jiwa atau mengalami luka fisik hingga psikis teramat dalam. Belum lagi korban materi akibat pembakaran dan pengrusakan rumah/toko atau gedung. Ini jangan sampai terulang.
Area gelut baiknya diarahkan atau dilokalisir di tempat yang memang representatif. Peristiwa 2001 mungkin dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan memindah arena. Gus Dur diimpechment oleh pertarungan politik yang ada di dalam gedung Senayan (DPR RI). Meski ada semacam peringatan dari rakyat pendukung Gus Dur, namun itu bisa dieliminir melalui sikap kenegarawanan Gus Dur ketika itu. Ia melarang 'rakyatnya' untuk bergerak.
Sebab, sekali ada komando dari Gus Dur, itu pasukan Banser dan rakyat simpatisan akan bergerak ke jalan-jalan. Berbeda dengan 1998, amuk massa justru sepertinya memang dikoordinir oleh satu kekuatan. Dibiarkan bahkan diback-up untuk membuat rusuh. Tidak ada satupun yang mengaku bertanggungjawab dan diadili oleh hukum. Kerusuhan juga diduga sengaja dilakukan agar TNI punya alasan kuat terlibat mengatasi masalah.
Atau pertarungan di gedung MK? Meski juga kita masih ingat kasus tahun 2019. Kelompok warga melakukan aksi massa yang berlanjut dengan 'pembangkangan' hingga lakukan perusakan dan chaos dengan aparat. Rakyat kembali menjadi korban. Rakyat warga itu belum tentu pendukung salah satu kekuatan politik, bahkan mungkin mereka tidak tahu masalahnya apa? Bagi mereka yang penting turun ke jalan lakukan perlawanan.
Ini sangat tidak taktis, dan bisa dilihat rakyat hanya dijadikan korban untuk alasan menyalahkan penguasa. Jadi kembali kepada isu informasi 'panas' di awal. Dalam mengolah sebuah isu, penulis pun dituntut berpikir akan efek dari hasil tulisannya. Bahkan jika mungkin bisa mengarahkan opini, maka bikin arahan yang lebih baik bukan memprovokasi. Bangsa ini memiliki beberapa kali sejarah peralihan ataupun transisi kekuasaan yang bisa dianggap tidak ideal.
Tahun 1966 dari Orde Lama ke Orde Baru melalui mekanisme Supersemar yang kental dengan aroma militeristik. Sejarah mencatatnya sebagai kudeta militer yang ditokohkan oleh Suharto yang kemudian diangkat sebagai presiden pengganti Bung Karno. Wajah pemerintah dari demokrasi terpimpin menjadi sentralis-otoriter. Dengan style seperti itu, rezim Suharto bisa bertahan hingga 30 tahun.
Tahun 1998 dari orba ke era reformasi melalui mekanisme pengunduran diri Suharto setelah mendapat banyak tekanan terutama dari massa mahasiswa yang menduduki gedung DPR-MPR. BJ Habibie (yang ketika itu sebagai wapres) diberi mandat mengambil alih kekuasaan Suharto. Hasil pemilu yang baru saja dilakukan tahun 1997 dianggap tidak bisa dipercaya dan Habibie ditugaskan menggelar pemilu baru.