Journalnusantara.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) perihal proyek pemeliharaan jalur kereta api belum lama ini.
Presiden Joko Widodo buka suara soal operasi tangkap tangan (OTT) tersebut. Dirinya mengatakan bahwa pemerintah selalu melakukan pengawasan di lapangan. Namun, terkadang masih ada saja pelanggaran yang terjadi.
"Ya tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah, pasti satu dua ada masalah, biasa kan proyek yang besar, tetapi kenapa itu terus kita kontrol di lapangan," kata Jokowi di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (13/04/2023) dilansir berbagai sumber.
Baca Juga: Pemprov Jabar Usulkan 4 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional
Dia mengatakan pemerintah akan terus melakukan upaya pengawasan di lapangan. Menurutnya, akan semakin banyak pelanggaran jika pengawasan tak dilakukan.
"Kita ini hampir tiap hari lho ke lapangan ngecek, ke lapangan ngecek, itu pun masih ada masalah. Apalagi tidak?" ucapnya.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Makassar. OTT dilakukan atas dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022.
Salah satu proyek yang masuk dalam dugaan suap itu adalah jalur kereta Makassar-Parepare yang baru diresmikan Jokowi pada Maret 2023.
"Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu ada keterkaitan yang kemudian dikembangkan sampai Jawa, Jakarta, Depok, dan seterusnya," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung KPK, Kamis (13/04/2023).
Baca Juga: Seekor Gajah Lucu Lahir di Way Kambas Lampung
KPK menetapkan 10 tersangka setelah OTT. Enam tersangka berstatus penerima suap adalah HNO, BEN, PTU, AFF, FAD, dan SYN. Adapun empat tersangka lainnya berstatus pemberi suap, yaitu DIN, MUH, YOS, dan PAR.