JOURNALNUSANTARA.COM, JAKARTA - Langkah Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto yang berencana memburu dan menginvestigasi aktor di balik menyebarnya surat perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat memicu polemik baru. Kebijakan internal ini dinilai publik justru memojokkan posisi pembocor informasi yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.
Apri Artoto menyatakan pihak kementerian tengah bergerak menelusuri asal-usul dokumen yang tersebar luas tersebut untuk memastikan keterlibatan pihak luar atau dalam. Jika terbukti ada keterlibatan pegawai internal, pihaknya bersiap membentuk tim khusus untuk menjatuhkan sanksi disiplin mulai dari kategori ringan hingga berat.
Respons keras langsung berdatangan dari jagat maya, salah satunya dari konten kreator Ferry Irwandi yang menyayangkan sikap represif lembaga terhadap pembongkar praktik janggal. Menurutnya, aparat sipil negara bertugas untuk mengabdi kepada kepentingan publik, sehingga tindakan mengancam pemberi informasi ini dinilai keliru dan mencerminkan sikap arogan.
Dukungan masif dari para netizen terus mengalir di media sosial demi menjamin keselamatan karir dan mental sang pelapor dari segala bentuk intimidasi di lingkungan kerja. Gerakan digital ini bahkan menyerukan peringatan terbuka agar Kementerian PU menghentikan aksi perburuan tersebut karena masyarakat akan terus mengawal kasus ini.
Kehebohan ini bermula saat dokumen resmi mengenai rencana keberangkatan Menteri PU Dody Hanggodo ke forum resmi PBB di New York bocor ke publik. Perhatian masyarakat seketika tersita oleh lampiran surat yang memuat nama istri dan anak sang menteri, yang kemudian memicu spekulasi liar mengenai agenda tersembunyi menonton laga final sepak bola dunia.
Merespons tudingan miring tersebut, Apri Artoto melayangkan klarifikasi bahwa seluruh akomodasi perjalanan bagi anggota keluarga menteri sama sekali tidak menyentuh anggaran negara. Ia menegaskan bahwa seluruh biaya keberangkatan istri dan anak menteri dipastikan bersumber dari kantong pribadi dan bukan menjadi tanggungan APBN.