"Yang sedang kita saksikan bukan hanya pelemahan politik biasa. Ini adalah kudeta senyap, yang dilakukan dengan membatasi akses informasi presiden dan menjebaknya dalam struktur kekuasaan yang ia sendiri tak sepenuhnya kuasai," ujar Hara Nirankara, pemerhati politik dan telik sandi yang lama mengamati dinamika kekuasaan di balik layar, di akun X (Twitter) miliknya (8/4/2025).
Hara menyoroti penampilan Prabowo dalam wawancara bersama pemimpin redaksi media nasional di Hambalang pada 6 April 2025 sebagai titik balik. Dalam wawancara yang disiarkan oleh Narasi Newsroom dan kanal-kanal berita besar lainnya, Prabowo tampak tidak menguasai isu, termasuk tentang RUU TNI yang tengah menciptakan kegaduhan sosial. "Seorang presiden yang tak tahu isu strategis itu bukan semata soal ketidaksiapan. Itu pertanda ada aliran informasi yang sengaja ditutup," kata Hara.
Menurutnya, ada pola kontrol informasi yang dijalankan oleh orang-orang terdekat presiden sendiri. Salah satu sosok yang disebut adalah Teddy Indra Wijaya, ajudan sekaligus Sekretaris Kabinet yang memegang kendali atas ponsel dan jadwal presiden. "Jika ajudan menjadi satu-satunya pintu informasi, maka presiden sedang dikurung dalam sistem. Ini sangat khas dalam operasi intelijen model infiltrasi," tegas Hara.
Hara Nirankara juga menyinggung keterlibatan aktor-aktor dari lingkaran kekuasaan sebelumnya. la menyebut nama mantan presiden Joko Widodo sebagai figur sentral yang berperan besar dalam membentuk struktur kekuasaan saat ini. "Teddy adalah orang kepercayaan Jokowi. la bukan sekadar staf teknis. Penempatannya di sisi Prabowo adalah bagian dari desain jangka panjang," ujar Hara.
Menurutnya, operasi seperti ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan agenda kekuasaan Jokowi dan jaringan oligarki di belakangnya. Dengan menjadikan Prabowo sebagai wajah pemerintahan namun membatasi ruang geraknya, mereka bisa mengontrol arah kebijakan tanpa harus tampil ke publik. "Ini operasi kendali jarak jauh. Boneka kekuasaan yang dikendalikan bukan dari luar negeri, tapi dari lingkaran domestik yang lebih dalam," tambah Hara.
Hara memperingatkan bahwa jika dugaan ini benar, maka demokrasi Indonesia berada dalam ancaman serius. Presiden sebagai simbol kedaulatan rakyat justru dijadikan alat oleh kekuatan di luar kendali konstitusional. "Rakyat memilih Prabowo karena mereka ingin arah baru. Tapi yang terjadi justru kesinambungan dari kekuasaan lama yang hanya berganti topeng," ucapnya.
la mengajak masyarakat sipil, pers, dan akademisi untuk lebih jeli membaca dinamika kekuasaan hari ini. "Kita tidak bisa hanya melihat permukaan. Demokrasi sedang disusupi dari dalam. Jika tidak ada perlawanan, maka Indonesia akan dipimpin oleh sistem bayangan, bukan oleh pemimpin sejati," tutup Hara.
Menarik membaca apa yang disampaikan Hara Nirankara akan adanya Kudeta Senyap dari dalam lingkaran istana sendiri. Bahwa presiden Prabowo hanya dijadikan sebagai boneka/bayangan (representasi wajah pemerintah) yang sesungguhnya dikendalikan oleh kekuatan "keberlanjutan" Jokowi.
Teori ini menurut seorang pengamat politik, Agung Wibawanto, sesungguhnya sudah dibaca dan diketahui lama oleh publik yang peduli isu politik nasional, "Publik sudah mengerti akan adanya dua matahari dalam pemerintahan Prabowo. Hal ini sudah diingatkan berkali-kali, namun tampaknya Prabowo berikut pendukungnya masih terlihat pede," ucap Agung.
Adanya pengaruh kekuasaan Jokowi yang begitu kuat terhadap Prabowo disinyalir Agung tidak lepas dari gagapnya Partai Gerindra sebagai motor partai penguasa, "Gerindra belum memiliki jam terbang yang cukup untuk menjadi partai penguasa atau pengendali partai koalisi pemerintah. Berbeda dengan PDIP dulu. Gerindra gagal "mengendalikan" adanya kekuatan lain di luar Prabowo sebagai presiden. Ini fakta."
"Meski hal ini dipahami dan disadari oleh Gerindra, namun Gerindra sediri sepenuhnya patuh dalam kendali Prabowo. Prabowo sendiri diketahui memiliki "utang politik" sekaligus beban politik kepada Jokowi yang telah mengantarkannya sebagai Presiden RI ke 8. Itu menjadi soal. Satu-satunya yang dapat membantu Prabowo dan Gerindra dalam mengendalikan Jokowi adalah partai pemenang pemilu yakni PDIP," tambah Agung.
Agung menjelaskan dalam kerangka itulah pertemuan antara Prabowo dengan Megawati diadakan beberapa waktu kemarin. Prabowo menurut Agung lebih berharap agar PDIP lebih berperan aktif sebagai penyeimbang dua kekuatan itu, "Jokowi tidak akan bisa berbuat banyak kepada PDIP, kalah awu (kalah wibawa). Namun selama ini PDIP berkesan tidak mau ambil pusing atas kondisi "perseteruan" dua kekuatan tersebut," jelas Agung.
Peran PDIP yang dimaksud Agung adalah keinginan Prabowo mengajak PDIP bergabung dalam kabinet pemerintahannya (meski tidak harus masuk KIM), "Atau setidaknya, momen Prabowo bertemu Mega saja sudah menjadi simbol kuat hingga mungkin mampu "mengingatkan" Jokowi. Bagaimanapun PDIP masih memiliki bergaining politik yang sangat kuat dalam kancah kekuasaan. Tidak bisa dipandang remeh."
Agung menyimpulkan, bahwa isu kudeta senyap itu sangat mungkin nyata ada, "Persoalannya, berani tidak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi negeri ini melawannya? Sepanjang ia dan partainya, Gerindra, tidak tegas atau bahkan kerap membuat blunder sendiri, maka kudeta akan berhasil yang kemudian melapangkan jalan Gibran sebagai presiden pengganti Prabowo. Saya kira kuncinya ada di PDIP dan kita tunggu saja jawaban Megawati atas pertemuan dengan Prabowo," pungkas Agung.