Journalnusantara.com, Jakarta – Beban kerja yang berlebihan (overwork) dan tekanan pekerjaan yang tinggi seringkali berakar kuat pada kecemasan finansial.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang "Pajak Berkeadilan" secara tidak langsung menyoroti bagaimana jaminan kebutuhan pokok yang bebas dari beban pajak dapat menjadi penangkal utama terhadap burnout yang disebabkan oleh kebutuhan untuk bekerja ekstra keras.
Ketika kebutuhan dasar seperti pangan dan rumah huni terjamin dengan beban fiskal yang ringan, dorongan untuk mengambil jam lembur tak terhitung atau pekerjaan sampingan berlebihan dapat berkurang. Kepala Bidang Fatwa MUI, KH Asrorun Niam Sholeh, menekankan bahwa prinsip keadilan adalah memastikan rakyat tidak "dipalak" untuk bertahan hidup.
Hubungan Stres Finansial dan Beban Kerja
Tingginya beban kerja kerap kali merupakan respons defensif terhadap ketidakpastian ekonomi. Karyawan merasa terpaksa menerima tanggung jawab pekerjaan yang melampaui batas normal demi mengamankan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya hidup, termasuk berbagai pajak dan pungutan.
Jika pemerintah menerapkan prinsip fatwa MUI – misalnya dengan membebaskan sembako dari PPN dan tidak mengenakan pajak berulang pada rumah huni – maka gaji pokok seorang pekerja akan terasa lebih berdaya beli. Hal ini mengurangi kebutuhan mendesak untuk terus menerus bekerja di bawah tekanan tinggi demi mengejar target pendapatan yang terus tergerus inflasi dan pajak.
Menciptakan Lingkungan Kerja yang Adil
Fatwa ini memberikan pelajaran penting bagi perusahaan dan pengambil kebijakan di tempat kerja: keadilan finansial di tingkat makro berdampak langsung pada kesejahteraan karyawan di tingkat mikro.
Langkah-langkah yang Dapat Diambil:
Gaji Berkeadilan: Perusahaan perlu memastikan gaji karyawan, terutama level entry dan menengah, benar-benar mencukupi kebutuhan pokok tanpa bergantung pada jam lembur yang masif.
Keseimbangan Kerja-Hidup: Ketika kecemasan finansial berkurang, karyawan dapat lebih fokus pada efisiensi kerja dan tidak merasa tertekan untuk mengorbankan waktu istirahat dan keluarga.
Pengakuan Kontribusi: Sama seperti MUI yang mengakui zakat sebagai pengurang pajak, perusahaan dapat mengakui kontribusi karyawan melalui sistem insentif yang transparan dan adil, bukan sekadar menambah volume pekerjaan.
Dengan mengedepankan keadilan dalam sistem ekonomi, beban kerja yang merusak dapat diatasi. Karyawan akan bekerja karena motivasi dan kontribusi, bukan karena rasa takut akan kemiskinan dan ketidakmampuan menutupi kebutuhan primer.