Tak Konfirmasi Kehadiran, Kadisparbud Cianjur Dinilai Integritasnya Patut Dipertanyakan

JournalNusantara.com  - Aktivis kebijakan publik Unang Margana, SH,MH, menyayangkan sikap Kepala Disparbud Cianjur, Pratama Nugraha, yang tidak menghadiri undangan komunitas pelajar Cianjur terkait Acara memperkenalkan Budaya Cianjur yang bertajuk Orasi Budaya.

Acara yang digagas Komunitas pelajar Cianjur yang tergabung dalam Burung Hantu Community Cianjur (BHCC) dalam acara Massa Orientasi Kekeluargaan memperkenalkan budaya Cianjur kepada masyarakat khususnya bagi para pelajar Cianjur dalam bentuk "Orasi Budaya". Kegiatan tersebut bertempat di Gedung DKC Cianjur, Sabtu (13/10).

Turut hadir dalam acara tersebut Budayawan Cianjur Tatang Setiadi sebagai Nara Sumber, Praktisi Hukum Unang Margana, SH,MH, Ketua BWC Wisnu, Ketua GHB Ami Wowo dan peserta para pelajar Cianjur kurang lebih 100 orang.

Menurut Unang, Kepala Disparbud Cianjur, Pratama Nugraha, diundang dalam acara tersebut diminta sambutannya dari pihak Pemerintah Cianjur. Pratama tidak hadir dalam acara tersebut, bahkan tidak ada konfirmasi bahwa dia bisa hadir atau pun tidak bisa hadir.

"Saya menyayangkan sikap dari Kepala Disparbud Cianjur yang tidak hadir, kehadiran konfirmasi pun tidak ada," ungkap Unang di Bengkel Politik Cianjur, Buniwangi, Sabtu (13/10).

Lanjutan, Kepala Disparbud adalah sebagai Leading sektor pariwisata dan budaya yang paling peduli dan menjadi garda terdepan terhadap pelestarian Budaya Cianjur.

“Pejabat ko gitu, tidak menghargai apa yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan acara ini diinisiasi oleh para pelajar yang memang butuh bimbingan, minimal bisa ada konfirmasi jikalau tidak bisa hadir, atau pun mewakilkan bisa bisa saja,” tutur Unang.

Baca Juga: Peduli Kearifan Lokal, Komunitas Motor BHCC Gelar Orasi Budaya

Unang Margana yang juga praktisi hukum yang tergabung di LBH Cianjur ini mengatakan, bahwa Bupati Cianjur dalam hal ini harus bisa memilih para Kepala OPD dalam pemerintahan Kabupaten Cianjur yang benar-benar tepat bukan karena kedekatan atau pun lainnya.

"Bupati harus bisa meninjau ulang para Kepala OPD, apakah layak atau tidak dipertahankan, karena jelas yang dilakukan kepala Disparbud Cianjur sangat diragukan integritasnya," tegas Unang.*