JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR — Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Cianjur yang digelar di Aula Kantor PPP Cianjur, Jalan Raya Bandung, Karangtengah, Sabtu (2/5/2026), menjadi sorotan.
Agenda ini dibayangi dugaan praktik politik uang yang dinilai mencederai marwah partai dan mengganggu proses demokrasi internal.
Isu tersebut mencuat setelah sejumlah pimpinan anak cabang (PAC) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cianjur mengaku menerima sejumlah uang menjelang pelaksanaan Muscab.
Sedikitnya 28 pimpinan PAC bersama sejumlah badan otonom dilaporkan menerima pemberian yang diduga berkaitan dengan upaya mengarahkan dukungan dalam pemilihan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Cianjur.
Selain menerima uang, para penerima juga disebut diarahkan oleh pihak tertentu agar memberikan dukungan kepada salah satu paket calon ketua, sekretaris, dan bendahara secara aklamasi.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai demokrasi di tubuh partai yang selama ini dikenal berlandaskan nilai-nilai Islam.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Cianjur, H Ade Ismail, menegaskan bahwa praktik politik uang sangat bertentangan dengan prinsip dasar organisasi. Ia menilai dugaan praktik transaksional tersebut sebagai bentuk kemunduran serius bagi partai yang lahir dari rahim para ulama.
"Politik uang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh PPP. Sebagai partai berbasis Islam, kami menjunjung tinggi etika, integritas, serta marwah organisasi," ujar Ade Ismail.
Berdasarkan laporan yang diterima Ade, pada malam sebelum Muscab, sejumlah ketua PAC dan badan otonom diminta hadir di sebuah perumahan di wilayah Cianjur kota.
Dalam pertemuan tersebut, mereka diminta menandatangani dukungan kepada calon tertentu sebelum menerima sejumlah uang dengan nominal besar.
"Ini merupakan kemunduran. Kita berbicara ke depan bagaimana PPP di Cianjur bisa meningkat dalam perolehan kursi, tapi ini sudah dicederai. Saya sangat sedih melihat kondisi partai seperti ini," tuturnya.
Munculnya dugaan ini menjadi perhatian serius bagi kader dan pengurus partai. Muscab yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi dan penguatan organisasi justru dibayangi persoalan integritas.
Sejumlah pihak berharap adanya evaluasi transparan demi menjaga kepercayaan kader dan masyarakat terhadap masa depan partai.