Jaringan Intelektual Muda (JIM) Menduga Ada Pungli Dana Program Bantuan Stimulan Swadaya (BSPS) Cianjur

JournalNusantara.com - Jaringan Iltelektual Muda (JIM) Kabupaten Cianjur, baru-baru ini melakukan advokasi lapangan terkait dana bantuan Program Bantuan Stimulan Swadaya (BSPS).

Tim Advokasi JIM diketahui telah mendatangi salahsatu kecamatan yang berada di kabupaten cianjur, untuk menanyakan langsung kepada masyarakat penerima BSPS  terkait adanya indikasi pungli.

Baca Juga: Tanggapi Pelaporan ke Polisi, Rocky Gerung Tunggu Saja Proses Hukumnya

Menurut ketua Jaringan Intelektual Miuda Kabupaten Cianjur, Alif Irafan mengungkapkan bahwa data yang kami peroleh di kabupaten Cianjur ada sebanyak 1.959 KK dan yang mengundurkan 8 kk. Kabupaten Cianjur ini yang mendapatkan program bsps paling banyak se indonesia.

"Cianjur ini yang mendapatkan program BSPS paling banyak se indonesia. diantaranya ada empat desa yang mendapatkan kuota sebanyak 100 unit, yakni Desa Cigunung herang di Kecamatan Cikalongkulon, Desa Cibokor di Kecamatan Campaka, dan dua desa di Kecamatan Cibinong." Ujar Alif kepada JournalNusantara.com, Minggu (6/8/2023).

Baca Juga: Menuntut Ilmu Jalan Paling Cepat Menuju Surga

"Kuota penerima program BSPS ini berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik). Dalam data BPS di setiap desa dan kelurahan itu jumlahnya berbeda-beda, ada yang 10 unit, 19 unit, dan 50 unit. Di Kelurahan Sayang dan di Desa Babakankaret masing-masing 50 unit yang mendapatkan program tersebut, masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan Rp. 20.000.000 akumulasi dari 1.951 kk total keseruruhan yaitu kurang lebih 40M untuk kabupaten cianjur." Ungkap Alif.

Alif menambahkan dalam 1.951 kpm penerima BSPS baru ter realisasi kurang lebih 1.000 KPM. Dalam tahap pencairan uangnya itu masuk ke rekening masing-masing, tetapi harus langsung di setorkan ke TB ( Toko Bangunan). Para penerima KPM tidak boleh membelanjakanya sendiri, dari mulai para pekerjanya sampai Toko Bangunannya itu sudah di tentukan oleh Tim Fasilitator Lapangan (TFL).

"Dalam tahapan pencairan itu di bagi menjadi 2 tahap, dengan jumlah realisasi untuk bahan material sebesar Rp. 17. 500.000 dan untuk Harian orang kerja ( HOK) sebesar Ro.2.500.000' Tegas Alif.

Baca Juga: Musuh Rocky Gerung adalah Feodalisme, Upaya Mempidanakan RG adalah Upaya Kaum Feodal

"Kami mengindaksi adanya pungli dari pengkodisian TB (Toko Bangunan) dan Harga Ongkos Kerja (HOK) yang dimana setiap KPM untuk bahan meterial itu mendapatkan potongan sebanyak Rp. 5.000.000 dan untuk upah pekerjnya Rp.800.000. Indikasi Pungli yang di lakukan oleh para oknum tersebut keseluruhanya yang kami akumulasikan dari pengadaan bahan material yaitu Rp.5.000.000 per KPM itu kurang lebih 5M, belum terhitung dengan potongan HOK." Tuturnya.

Menurut peraturan mentri ini adalah pungli yang tidak seharusnya terjadi karena bantuan BSPS tidak di pungut biaya, menerut peraturan mentri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia No07/PRT/M/2018 "bantuan stimulan perumahan swadaya" tidak ada pungutan biaya.

Sedangkan tujuan dari adanya program BSPS itu meningkatkan kualitas rumah agar lebih layak huni, masyarakat juga terlibat aktif dan bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan rumahnya.

Bagaimana kuliatas rumah layak huni, kalau bantuanya terus di potong, kami akan turun aksi ke jalan dan akan melaporkan ke pihak yang berwajib seperti KPK dan yang lainya agar oknum tersebut mendaptakan efek jera." Pungkasnya.***