Kiprah Santri Cianjur Suarakan Integritas Hukum di Forum Pemimpin Muda

JOURNALNUSANTARA.COM, JAKARTA — Peta jalan keterlibatan santri dalam kebijakan publik nasional kembali mencatatkan babak baru yang progresif.

Dalam forum strategis Indonesia Young Leaders Democracy & Public Policy Forum 2026 yang dihelat di gedung Kantor Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia, Rabu (22/7/2026), Rizieq Alman santri asal Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Khodijiyyah, Cianjur hadir membawa perspektif moral keagamaan langsung ke jantung pengawasan kekuasaan kehakiman.

Keikutsertaan Rizieq dalam forum kepemudaan tingkat tinggi ini mendobrak batasan konvensional bahwa diskursus hukum dan peradilan hanya milik akademisi kampus ternama.

Sebagai representasi generasi muda pesantren, ia aktif terlibat dalam sesi bedah kebijakan dan dialog interaktif mengenai pentingnya menjaga integritas hakim serta pengawasan etik peradilan demi merawat keadilan substantif di Indonesia.

Kehadirannya di Komisi Yudisial membuktikan bahwa nilai-nilai kepesantrenan memiliki relevansi kuat dalam mengawal pilar penegakan hukum negara.

Dalam forum tersebut, Rizieq menyoroti bahwa keterlibatan santri dalam ajang ini merupakan wujud tanggung jawab intelektual kaum muda pesantren untuk memahami dapur perumusan kebijakan dan pengawasan hukum secara utuh, bukan sekadar menjadi pengamat dari kejauhan.

"Partisipasi kami dalam forum ini adalah wujud nyata ikhtiar santri untuk memahami anatomi penegakan hukum di Tanah Air. Sebagai bagian dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Khodijiyyah, Cianjur, kami memandang bahwa pengawasan etik peradilan adalah benteng keadilan rakyat. Santri harus hadir di ruang strategis seperti ini, membawa nilai integritas, serta ikut memastikan hukum ditegakkan dengan adil dan bermartabat," ujar Rizieq di sela-sela sidang forum.

Melalui forum bergengsi ini, kiprah pemuda asal Cianjur tersebut diharapkan mampu membuka mata publik bahwa santri memiliki kapasitas, daya nalar kritis, dan kesiapan mental untuk bersuara lantang dalam percaturan kebijakan publik serta masa depan penegakan hukum nasional.