Orientasi Politik PKB Cianjur, Tekankan Ideologi Aswaja dan Peran Partai untuk Kesejahteraan Rakyat

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cianjur menggelar Orientasi Politik yang diikuti oleh 64 pengurus Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Cianjur.

Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk memperkuat fondasi ideologi dan wawasan politik para kader yang tersebar dari Utara hingga Selatan Cianjur.

Orientasi Politik dilaksanakan selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (6-7/12/2025), bertempat di Sarongge Valley, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk politisi internal PKB, pakar ilmu, birokrat, teknokrat, dan pengamat politik setempat.

Ketua DPC PKB Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, menjelaskan bahwa materi yang disampaikan berfokus pada dua pilar utama: Ke-NU-an dan Ke-PKB-an.

“Materi tersebut mengulas sejarah panjang pergulatan teologi ahlusunah wal jamaah (Aswaja) serta dinamika yang melahirkan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi berhaluan Aswaja yang konsisten terhadap isu keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan peran strategis NU dalam politik kebangsaan yang pada akhirnya melahirkan PKB sebagai wadah politik baru untuk melanjutkan agenda-agenda keumatan di era reformasi.

Selain ideologi, peserta juga menerima materi mendalam tentang Politik dan Kepartaian. Hal ini ditekankan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai teori dan filsafat politik klasik hingga modern, termasuk dinamika kepartaian saat ini.

“Kami ingin kader memahami bahwa PKB adalah institusi politik yang berfungsi menjaga demokrasi dan supremasi sipil, dengan agenda utama fokus pada pemenuhan hak-hak politik rakyat,” ungkapnya.

Lebih jauh Kang Lepi sapaan akrabnya yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur ini menambahkan, materi isu-isu pembangunan juga menjadi bagian penting dari orientasi.

Hal ini disampaikan untuk menekankan bahwa peran partai tidak hanya terbatas pada urusan pemilu dan elektoral, tetapi juga bagaimana PKB dapat berkontribusi dalam merancang kebijakan yang berkorelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagaimana kaidah ushul fiqh, yaitu Tashorruf al-Imam ala ar-Ra’iyah manuthun bi al-Maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berlandaskan pada kemaslahatan umum,” tutupnya.