Bila ingin jadi Bupati/Walikota, keperluan nya sudah bukan ratusan juta rupiah lagi. Apalagi jadi Presiden. Tapi sudah dalam hitungan milyaran rupiah. Bisa jadi angka nya akan lebih besar lagi. Begitu pula bila ingin jadi Wakil Rakyat.
Kebutuhan dana politik untuk jadi anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI juda DPD RI, bervariasi dari ratusan juta hingga milyaran rupiah. Dengan kata lain, untuk menjadi yang dibendo itu, jelas tidak ada yang gratis.
Ironis nya setelah diri nya menjadi yang dibendo, sikap rakus dan lupa diri, mulai dipertontonkan. Akibat nya, tentu tidak mengherankan, bila kemudian tersiar kabar tentang ada nya yang di bendo di Operasi Tangkap Tangan KPK. Mulai Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota sudah cukup sering dijebloskan ke penjara.
Bendo adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Bendo bukan hanya simbol kekuasaan, namun bendo pun merupakan lambang kearifan dan kesahajaan. Oleh karena nya, pertanyaan Ceu Popong yang di awal tulisan ini, sepatut nya menjadi bahan renungan kita bersama, khusus nya yang sekarang ini sedang di bendo.
Mereka yang sekarang di bendo, sudah saat nya untuk mengaca diri. Mereka penting untuk menyelami kembali suasana kehidupan masyarakat yang tengah tetmrjadi. Apakah mereka yang dibendo memahami dengan pasti hal-hal apa saja yang sekarang ini di dambakan rakyat ?
Benarkah mereka yang dibendo sekarang lebih senang mempertontonkan "kepongahan" dari pada kesahajaan ? Dan yang tak kalah menarik nya untuk dijadikan bahan perenungan bersama adalah apakah benar mereka yang dibendo ini sudah tidak memahami lagi apa yang menjadi falsafah dari bendo itu sendiri ?
Baca Juga: Kalimantan Industrial Park Indonesia Bakal Jadi Kawasan Industri Hijau Besar di Dunia
Akhir nya dalam rangka mengisi tahun 2021 ini, mari kita buktikan kepada rakyat bahwa bendo itu adalah lambang kehormatan sekaligus juga wujud pertanggungjawaban. Bukan hanya penghias wajah tatkala acara-acara kesundaan dipentaskan.