Namun, kolaborasi lintas sektor juga memiliki resiko, yaitu perbedaan kepentingan, potensi komersialisasi berlebihan, hingga lemahnya koordinasi antaraktor bisa menggerus tujuan utama program.
Sehingga, negara harus tetap hadir sebagai pengarah, bukan hanya sekedar fasilitator pasif. Kerangka regulasi yang jelas, pembagian peran yang tegas, serta mekanisme evaluasi yang transparan menjadi syarat mutlak agar kolaborasi tidak berubah menjadi kompromi kepentingan.
Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan setiap hari.
Tetapi ukuran sejatinya adalah apakah program ini mampu menciptakan dampak berkelanjutan bagi kesehatan anak, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencapai itu, negara tidak bisa berjalan sendiri. MBG membutuhkan orkestrasi lintas sektor yang solid, setara, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Jika kolaborasi berhasil dibangun dengan serius, MBG berpotensi menjadi tonggak baru kebijakan sosial Indonesia. Namun, program ini beresiko menjadi kebijakan mahal yang kehilangan makna. Dalam urusan memberi makan generasi masa depan, kerja bersama bukan pilihan melainkan keharusan.
Sebagai penutup, Program Makan Bergizi Gratis harus dipahami bukan semata sebagai proyek pembagian makanan, melainkan sebagai agenda pembangunan sosial jangka panjang yang menuntut tata kelola kolaboratif.
Oleh karena itu, pemerintah perlu segera membangun desain kolaborasi lintas sektor yang lebih jelas dan terukur.
Pertama, diperlukan kerangka regulasi yang tegas mengenai pembagian peran antaraktor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, hingga pelaku ekonomi lokal dan masyarakat sipil, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun dominasi kepentingan tertentu.
Kedua, skema MBG perlu diarahkan untuk memprioritaskan rantai suplai berbasis lokal dengan melibatkan petani, UMKM, dan koperasi secara berkelanjutan, sehingga program ini tidak hanya memperbaiki gizi anak, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat melalui sistem pemantauan terbuka, pelibatan akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam evaluasi, serta penyediaan ruang umpan balik bagi masyarakat penerima manfaat.
Tanpa langkah-langkah tersebut, MBG berisiko menjadi kebijakan populis yang mahal namun minim dampak struktural.
Sebaliknya, dengan kolaborasi lintas sektor yang dirancang secara serius, MBG dapat menjadi contoh bagaimana negara memimpin kerja bersama untuk menjamin hak gizi dan masa depan generasi Indonesia.