Oleh: Aulia Marwa Nurluthfiyyah
Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Pamulang Asal: Cianjur, Jawa Barat
Di era digital seperti sekarang, wajah kepemimpinan sedang berubah. Pemimpin bukan lagi figur yang hanya tampil di balik meja, mengenakan jas resmi, dan menyampaikan pidato panjang di mimbar. Kini, masyarakat terutama generasi muda, menginginkan pemimpin yang hadir, transparan, dan bisa ditemui bahkan dari layar ponsel.
Salah satu sosok yang berhasil menjawab tuntutan zaman ini adalah Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi. Ia dikenal bukan hanya sebagai pejabat publik, tetapi juga sebagai figur publik digital. Ia bekerja, sekaligus berkonten.
Tapi yang membedakan: kontennya bukan pamer, melainkan penuh nilai edukatif, sosial, dan moral. Sebuah kombinasi yang langka, namun sangat dibutuhkan dalam iklim demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan hari ini.
Kepemimpinan yang terlihat, terasa, dan terbuka. Kang Dedi Mulyadi kerap turun langsung ke lapangan: ke pasar, ke rumah warga, ke daerah pelosok. Ia tidak hanya mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga menanggapinya dengan tindakan nyata yang kemudian dibagikan melalui media sosial.
Videonya sering memperlihatkan interaksi hangat dengan warga, kisah-kisah kemanusiaan, hingga solusi praktis atas masalah yang dihadapi masyarakat kecil.
Ini bukan pencitraan murahan, tetapi bagian dari gaya kepemimpinan yang adaptif dan komunikatif. Ia menyadari bahwa masyarakat saat ini haus akan pemimpin yang bisa dirasakan kehadirannya secara langsung, bukan hanya melalui berita formal.
Menjawab Nilai-Nilai PPKn dengan Aksi Nyata. Apa yang dilakukan Kang Dedi Mulyadi bukan sekadar pekerjaan rutin seorang pejabat daerah. Dalam setiap gerak dan kontennya, ia secara langsung menjawab nilai-nilai utama yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.
Nilai keterbukaan informasi, misalnya, terlihat jelas dari cara ia membagikan seluruh proses kerja dan kegiatan lapangannya melalui media sosial. Rakyat dapat melihat langsung bagaimana ia berinteraksi dengan masyarakat, menangani keluhan warga, dan menyelesaikan persoalan sosial tanpa rekayasa.
Nilai partisipasi rakyat dalam pemerintahan juga hadir kuat. Kang Dedi sering mengajak warga untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, bahkan melalui kolom komentar di media sosial. Ia menjadikan suara rakyat sebagai acuan pengambilan keputusan, menciptakan ruang dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Ini adalah praktik langsung dari demokrasi partisipatif yang sering kita pelajari di PPKn. Lebih dari itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga tampak jelas. Kang Dedi tidak menyembunyikan proses kerja di balik layar birokrasi, melainkan membukanya kepada publik.
Rakyat bukan hanya melihat hasilnya, tetapi juga prosesnya—termasuk tantangan, dinamika, dan interaksi yang terjadi di lapangan. Ini menunjukkan bahwa pemimpin yang terbuka mampu membangun kepercayaan publik secara nyata.