Oleh: Zidan Fathur Rahman (Mahasiswa Universitas Putra Indonesia)
Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali menghadirkan janji yang terdengar manis dan menggugah. Beasiswa penuh ditawarkan bagi mahasiswa desa yang katanya siap pulang dan membangun kampung halamannya.
Dari mulut para pejabat, slogan itu mengalir seperti alur film drama perjuangan: siapa yang berjuang akan disokong seratus persen. Tentu ini bukan kalimat baru, tetapi tetap saja terdengar heroik—apalagi jika dikemas dalam spanduk yang digantung di balai desa.
Sebagai anak muda yang tumbuh di Kota Cianjur, saya tidak besar bersama lumpur dan sinyal satu bar di ladang. Namun, saya tahu betul bahwa kehidupan desa tak seindah baliho.
Di pusat kota, orang bisa ngopi sambil kuliah daring. Di desa, sinyal adalah kemewahan, dan sekolah masih sering ditinggalkan demi membantu orang tua bertani.
Ketika Semangat Tidak Cukup
Saya selalu curiga dengan narasi yang terlalu mengandalkan semangat. Dalam isu pendidikan, daya juang memang penting, tetapi tanpa sistem yang mendukung, itu seperti menyuruh orang mendaki tanpa sepatu.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Cianjur, rata-rata lama sekolah warga hanya 7,7 tahun. Itu artinya, banyak warga bahkan belum lulus SMP. Jadi, beasiswa untuk kuliah? Tunggu dulu siapa yang bisa sampai ke pintu kampus?
Beasiswa ini bisa jadi hanya upaya menambal wajah pembangunan dengan semangat kosong. Tidak jelas siapa yang akan menerima, bagaimana proses seleksinya, dari mana anggarannya, dan apa bentuk dukungan pascakuliah. Bahkan dokumen resmi dan petunjuk teknis pun belum terlihat. Ini bukan hanya soal keterlambatan administrasi; ini soal keseriusan.
Infrastruktur yang Bisa Difoto
Sementara beasiswa masih dalam bentuk wacana, program prioritas 100 hari justru diarahkan ke pembangunan infrastruktur. Jalan dibangun, gotong royong digalakkan, dan program Gorol kembali dihidupkan.
Program Gorol memang pernah dijalankan oleh pemimpin sebelumnya yang kebetulan masih punya hubungan keluarga dengan pemimpin sekarang. Efektivitasnya tidak diperdebatkan, karena jalan memang dibutuhkan.
Namun, pembangunan jalan tanpa arah jangka panjang hanya akan menjadi rutinitas musiman yang diulang setiap lima tahun.
Infrastruktur memang mudah dijual: bisa dilihat, bisa disentuh, bisa difoto. Namun, pendidikan tidak semenarik itu. Tidak bisa dicetak dalam waktu 100 hari. Tidak bisa dipamerkan dalam unggahan media sosial. Padahal, akar dari ketimpangan pembangunan di desa terletak pada pendidikan yang tertinggal.