Oleh: Agung Wibawanto
Berkaca dari kasus penembakan bos rental mobil hingga meninggal, menyisakan rasa miris di hati dan pikiran masyarakat. Selama ini, bahkan akun Divisi Humas Polri di Facebook kerap berkampanye institusi kepolisian sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Seolah selalu manis, bahkan tanpa diminta dan tanpa ada laporan, polisi kerap turun ke bawah membatu persoalan yang terjadi yang dihadapi masyarakat.
Sangat manis sekali bunyi berita yang disampaikan admin. Sebagian masyarakat juga dibuat yakin dengan ketegasan Kapolri memerangi kejahatan. Kembali, seolah Kapolri adalah lakonnya, aktor protagonis, dan institusi kepolisian mirip kantor besar The Avengers (penegak dan pembela kebenaran). Polisi ingin mengatakan kepada masyarakat, "Percayalah pada kami, karena kami selalu benar. Tidak mungkin kami punya niat tidak benar."
Ya, lagi-lagi itu hanya seolah-olah alias pencitraan agar polisi diangkat tinggi derajatnya oleh masyarakat, agar dipercaya masyarakat. Dan agar gaji dan tunjangan serta fasilitas yang diterima anggota kepolisian itu berasal dari pajak rakyat tidak diungkit-ungkit lagi. Seolah mereka pahlawan dalam mengamankan, sementara TNI pahlawan dalam pertahanan bangsa negara.
Kenyataannya tidak semanis promo-promo yang disampaikan tadi. Bahkan bisa dikatakan jauh pasak daripada tiang, bak langit dan bumi. Yang masyarakat tahu, hukum dan aparat kepolisian bisa keras dan tajam ke bawah (rakyat kecil) tapi tumpul ke atas juga pelaku yang berasal dari anggota kesatuannya sendiri. Yang masyarakat tahu, kasus tidak akan diusut serius jika tidak viral di media sosial terlebih dahulu.
Jadi, masyarakat pun kini menilai siapa yang pahlawan sesungguhnya? Bagi masyarakat, pahlawan itu adalah warga net yang sudah mem-viralkan kasus-kasus terutama yang melibatkan pembesar (pejabat) ataupun anggota aparat hukum. Masyarakat lebih percaya kepada netizen hingga mereka pun melaporkan kasus melalui medsos. Mengapa? Karena efektif dan efisien.
Tanpa perlu persyaratan macam-macam, tanpa prosedur atau SOP, diproses dengan cepat (viral), aman dan tanpa tagihan biaya sedikit pun alias gratis. Cukup bikin sedikit narasi lalu sertakan video ataupun foto/gambar yang representatif, yang bisa menggambarkan jelas kasusnya. Lalu apa? Netizen berbondong-bondong mendownload atau share dengan copy paste sehingga menjadi viral ditanggapi banyak warganet.
Tidak cukup sampai di situ, warga net juga pasti menyenggol institusi kepolisian bahkan grudug ke akun-akun aparat yang tersedia di medsos. Dampaknya apa? Kasus tersebut sudah menjadi perhatian publik secara luas. Akun aparat juga "diserang" warganet jika tidak bergerak. Tidak hanya warganet dan aparat yang berinteraksi tapi juga pemerintah (para menteri hingga presiden) dan DPR RI. Aparat mau dirujak oleh semua orang?
Posisi dan kondisi seperti itu kemudian membuat aparat polri mulai bergerak (mungkin juga dengan berat hati karena terpaksa). Lho, kan belum ada yang melapor kasus tersebut kok udah diusut (selidiki)? Apakah sudah sesuai prosedur SOP? Lalu mengapa polisi bergerak? Karena percakapan kasus di medsos sudah mencapai tahap meresahkan (itu baru di dunia maya, belum jika masyarakat lakukan demo langsung turun ke jalan).
Polisi lebih takut dengan berisiknya netizen di medsos ketimbang aksi turun ke jalan. Menghadapi aksi bagi polisi sudah biasa dan kerap kali malah peserta aksi dianggap sebagai musuh (enemy) bagi warga pengguna jalan lainnya. Sebaliknya polisi sebagai penjaga pengaman dianggap pahlawan. Tapi "perang" di medsos itu lain, polisi kerap tidak bisa berbuat banyak menghadapi warganet +62. Efeknya juga besar bisa mendunia.
Ini harusnya membuat aneh bagaimana sistem kepolisian bekerja. Masyarakat datang baik-baik mau melapor kasus diabaikan, dibebankan dengan persyaratan macam-macam, atau juga diminta bayaran baru ditindaklanjuti (itupun tidak segera). Sengaja diperlambat (mungkin nunggu transfer dana berikutnya jika ingin cepat). Polisi sadar betul saat itu merekalah orang penting atau pihak yang dibutuhkan, jadi posisi tawar polisi lebih tinggi.
Bandingkan dengan pelapor dari kalangan pejabat, orang besar ataupun punya pengaruh (ormas dll), polisi bisa dengan cepat memproses. Masyarakat pasti menduga karena sudah mendapat uang bensin juga rokok (bahkan lebih untuk makan-makan). Ini baru soal membuat laporan ya, belum soal penanganan kasus hingga penangkapan, penahanan hingga penyidangan. Makin banyak rantainya semakin banyak logistik dari pelapor yang harus disiapkan.
Sebenarnya yang diinginkan masyarakat itu sederhana, bahwa polisi itu memang bukan Superman yang mampu mengatasi segala masalah dengan cepat. Untuk itu, polisi harus sadar diri, introspeksi diri bahwa masih memiliki banyak kekurangan dan tidak selamanya benar. Akui semua itu tapi juga sekaligus berjanji akan memperbaiki diri ke depan. Semua itu tidak lain demi tupoksi polisi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.