Oleh : Jacob Ereste
Dalam iklim yang tidak menentu di Indonesia hari ini, harga beras wajar melambung, hingga harga partai politik pun bisa dilelang berapa pun harganya. Karena di satu pihak, rakyat perlu makan. Sementara di bilik politik, para politikus perlu mendongkrak nama baiknya termasuk keluarga yang punya ambisi membangun dinasti, setelah uang korupsi menumpuk di gudang.
Baca Juga: Pemerintah Tidak adil Terhadap Tiktok Shop (E-Commerce)
Memang pada zaman digital pada awal abad ini, peristiwa ganjil yang fenomenal ini baru akan menjadi catatan sejarah yang menarik diungkap, setelah dua abad dari sekarang, seperti Konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di IKN (Ibu Kota Negara) yang sudah sering salah disebut sebagai Ibu Kota Nusantara itu. Lantas pertanyaan yang menggantung di awan, bagaimana status Ibu Kota Negara Indonesia ?
Baca Juga: MATAK Desak Proses Hukum Pelaku Penganiayaan Aktivis Mahasiswa Cianjur
Hari ini, 24 September 2023, memang tercatat nilai tukar partai politik anjlok, seperti nilai rupiah kita terhadap dolar. Diakui juga oleh para politisi di Indonesia, untuk menguasai partai politik sekarang semakin lebih gampang seperti memesan barang lewat online. Atau, seperti memilih ketua arisan pada acara Ibu-ibu di kampung sebelah yang cuma dikocok secara untung-untungan sambil bersenda gurau dan ngerumpi.
Memang dalam situasi yang genting dan runyam di Indonesia sekarang ini, semua cerita dan peristiwa tak perlu dimasukkan ke dalam hati. Dalam istilah anak mudanya, itulah mungkin yang mereka maksudkan baper itu. Jadi soal hasrat untuk memiliki partai pun, hari ini tidak lagi perlu lewat jenjang kader dan karier yang berliku melelahkan. Semua orang asal punya duit sudah bisa pesan lewat online yang bisa langsung diterima di tempat kediaman kita yang dikehendaki.
Baca Juga: Jika Isteri Atau Suami mu Meninggal Lebih Dahulu
Ikhwal transaksi jual beli partai politik hari ini, pun sudah bisa dilakukan seperti membeli sepeda ontel di pasar loak. Begitu harga cocok, seketika itu juga -- usai transaksi pembayaran sepeda ontel itu pun langsung bisa dikayuh dan ditunggangi untuk keliling kampung.
Ini cerita, pesan Rachimin hanya boleh dibaca dan bisa dibayangkan terjadi dua abad mendatang. Sebab hari ini di Indonesia orang sedang riuh dan gaduh bicara soal rencana pesta demokrasi tahun 2024 yang sedang bingung menentukan pilihan pasangannya. Lagian, repotnya juga sedang merancang skenario untuk satu putaran, bukan saja untuk menghemat biaya yang nyaris menyedot habis dana APBN, tapi juga untuk sekedar menutup keperluan lain pun negara sudah kelimpungan. Itu sebabnya kereta cepat mohon dimaklum juga jadi terlambat. Pembebasan tanah jalan tol di Sumatra Barat, toh belum semua bisa dibayar.***