Dalam hal ini ada salah satu user Stockbit di External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan Kode External yang share berita tentang preman di Indonesia
Dulu, orang bilang Indonesia bakal jadi raksasa industri di Asia Tenggara. Bahkan, ada yang berani mimpi kita bisa mengalahkan Thailand dalam ekspor manufaktur. Tapi kenyataannya? Investor baru bangun pabrik, belum sempat jualan, eh, sudah didatangi tamu tak diundang: preman-preman berbaju ormas yang dengan sopan tapi memaksa bilang, “Kami ingin ikut ambil bagian.” Bukan sebagai pekerja, tentu saja.
Mereka maunya jadi penguasa proyek—dari katering, transportasi, sampai distribusi. Gak dikasih? Pabrik bisa kena segel, kontainer gak bisa keluar, atau paling apes, dikudeta ala preman lokal. Nah, masih yakin mau bikin industri di sini?
Himpunan Kawasan Industri (HKI) sudah teriak-teriak ke pemerintah soal ini. Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, bilang gangguan dari ormas ini bukan cuma bikin pengusaha pusing, tapi juga membuat investor kapok.
Bayangkan, nilai investasi yang gagal masuk karena premanisme ini bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Iya, bukan milyaran, tapi triliunan. Duit segitu bisa bikin tol baru, rel kereta cepat (yang gak boncos), atau kasih subsidi BBM buat rakyat. Tapi ya, semua itu batal karena ada kelompok-kelompok yang kerjaannya bukan bikin produk, tapi malakin orang yang bikin produk.
Ceritanya juga bukan dongeng, ini realita. Di kawasan industri Karawang, Batam, Bekasi, dan Jawa Timur, ada pabrik yang dipaksa pakai jasa tertentu kalau gak mau kena masalah. Mau beli bahan baku? Harus dari vendor yang “direkomendasikan” mereka.
Mau kirim barang? Harus pakai transportasi yang mereka setujui. Mau renovasi pabrik? Mereka yang atur tukangnya. Pokoknya, kalau gak ngikut, siap-siap kena demo, blokade, atau bahkan penyegelan. Ini mafia atau bisnis?
Yang bikin makin absurd, perusahaan yang coba ngelawan dengan lapor ke aparat juga gak ada jaminan bakal aman. Beberapa pengusaha yang sudah teriak ke kepolisian malah mendapat respons yang kurang greget.
Surat-surat peringatan dari aparat ke ormas? Ah, itu cuma formalitas. Investor akhirnya yang capek sendiri, lalu nyerah. Bahkan, beberapa sampai langsung mengadu ke Presiden Prabowo Subianto dan BKPM buat minta jaminan keamanan. Tapi kalau sampai presiden harus turun tangan buat hal begini, pertanyaan besarnya: sebenarnya yang punya kuasa di negeri ini siapa?
Sementara itu, negara-negara tetangga kita seperti Vietnam dan Thailand lagi asyik-asyiknya mendulang investasi manufaktur dari luar negeri. Toyota, Samsung, LG, dan berbagai perusahaan raksasa global lebih memilih negara-negara tersebut karena mereka bisa menjamin satu hal yang paling penting buat bisnis: stabilitas.
Di Vietnam, misalnya, pemerintah memastikan bahwa industri bebas dari pungli dan gangguan ormas. Kalau ada gangguan keamanan, aparat langsung bertindak tanpa nunggu investor demo dulu. Makanya, gak heran kalau ekspor manufaktur Vietnam naik drastis, sementara kita masih sibuk ribut di sini.
Bukan cuma Vietnam, Thailand juga sudah jauh di depan. Tahun 2023, nilai ekspor otomotif Thailand mencapai lebih dari USD 38 miliar, sementara Indonesia baru USD 10 miliar.
Kenapa? Karena industri mereka bisa fokus produksi tanpa harus khawatir ada preman nyelonong masuk ke pabrik. Ini beda jauh sama Indonesia yang investornya malah sibuk mikirin cara negosiasi sama ormas biar bisnis mereka gak dihancurin.
Yang ironis, pemerintah masih sibuk promosi soal ‘ekonomi hijau’ dan ‘hilirisasi industri’ padahal masalah dasar seperti ini aja belum bisa diberesin. Mau bangun ekosistem industri kelas dunia, tapi keamanan aja gak bisa dijamin? Logikanya di mana?