Oleh : Abdul Qodir Majid (Mang Karni)
Pengukuhan pengurus baru Yayasan Suryakancana yang merupakan pemilik Universitas Suryakancana (Unsur) sepertinya menjadi blunder politik Bupati Cianjur yang bisa menurunkan elektabilitasnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 nanti.
Ketua Yayasan yang juga ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Cianjur telah dikukuhkan oleh Bupati yang juga Dewan Pembina DPC PDIP Cianjur. Hal ini sepertinya menjadi hal yang dilewatkan Bupati saat memutuskan mengangkat yang bersangkutan menjadi pengurus baru yayasan. Walaupun secara aturan syah-syah saja namun akan berbeda apabila dilihat dari sisi politis apalagi menjelang Pilkada segala tindak tanduk Bupati incumbent akan menjadi sorotan semua pihak.
Pertanyaannya, Siapa yang mengajukan kepada Bupati terkait pengurus yayasan baru yang didominasi fungsionaris partai dan apa pertimbangan serta tujuan Bupati melakukan hal tersebut. Apakah Bupati tidak mempertimbangkan aspek akademis dimana Perguruan Tinggi tidak boleh dicampuri politik praktis.
Bagaimana kalau nanti kampus Unsur menjadi sarana kampanye terselubung atau bargaining politik pengurus yayasan yang notabebe pengurus Parpol. Apakah Bupati sudah melakukan jejak pendapat dengan dewan rektor, dekan Unsur terkait rencana penunjukan Ketua DPC PDIP Cianjur sebagai calon ketua yayasan baru. Efek apa yang akan di terima Universitas Suryakancana kedepan ketika Kementrian, LDDIKTI, Forum Perguruan Tinggi, Tokoh Pendidikan Nasional mengetahui bahwa Kampus yang seharusnya netral, terbebas dari Politik Praktis justru di pimpin oleh Ketua Partai Politik? Sekarang saja para Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu sudah menyatakan protes dan menyatakan bahwa Ketua Parpol menjadi Ketua Yayasan dianggap "Tidak Etis".
Baca Juga: Karnaen, Kalau Niatnya Ingin Mengabdi Kepada Almamater, Copot Dulu Jabatan Ketua Partainya
Mari kita perhatikan tuntutan dan tinjauan Pengukuhan Yayasan baru menurut Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu yang hari ini Rabu, 6/7/2023 menggelar aksi Mimbar Bebas Quo Vadis Lembaga Unsur :
Permasalahan :
1. Kurang tepatnya pemilihan pengurus yayasan universitas suryakancana karena dinilai tidak sesuai dengan kompetensi nya.
2. Adanya dugaan double job para pengurus Organ Yayasan Universitas Suryakancana, yang akan mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam menjalankan tugas nya di Yayasan Universitas Suryakancana.
3. Adanya dugaan pemilihan pengurus Yayasan Universitas Suryakancana yang kental akan unsur politis.
Tuntutan :
1. Tinjau ulang kembali pemilihan kepengurusan Yayasan Universitas Suryakancana Cianjur.
2. Jangan politisasi kampus yang hakikatnya sebagai lingkungan akademis dan bernilai idealis.
3. Tolak semua kepentingan politik dilingkungan kampus.
4. Menuntut Bupati Cianjur agar melakukan klarifikasi dan duduk bersama kami untuk mengkaji beberapa permasalahan ini.
5. Kami meminta bukti dari LDDIKTI.
Dari aksi Mimbar Bebas Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu yang merupakan gabungan Fakultas Unsur bisa kita simpulkan bahwa ada penolakan dari mahasiswa atas kebijakan Bupati mengukuhkan pengurus baru, belum lagi protes penolakan dari perwakilan alumni Pasca Sarjana Universitas Suryakancana.
Melihat kondisi tersebut sepertiya untuk meredam gejolak yang akan timbul dimasa depan, Bupati Cianjur tidak salah bila mempertimbangkan kembali pengukuhan tersebut. Selain menghindarkan Universtias Suryakancana (Unsur) dari kemungkinan terjadinya politik praktis juga efek politis kedepan terhadap Bupati Cianjur sendiri karena bagaimanapun Pa Bupati saat ini adalah Dewan Pembina DPC PDIP Cianjur. Wallahualam.***