JOURNALNUSANTARA.COM, JAKARTA — Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara mendesak pemerintah melakukan pengusutan menyeluruh terhadap berbagai polemik dalam pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, mereka menuntut evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang efektivitas dan relevansinya mulai dipertanyakan publik.
Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, menegaskan bahwa pergantian Kepala BGN tidak boleh dijadikan panggung politik untuk menutupi persoalan di lapangan.
Menurutnya, publik berhak mengetahui fakta secara transparan mengenai pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar tersebut.
"Jangan sampai pergantian pejabat hanya menjadi instrumen pencitraan untuk membangun elektabilitas, sementara akar persoalan yang sesungguhnya tidak pernah disentuh. Rakyat membutuhkan transparansi dan penyelesaian masalah secara nyata, bukan sekadar pergantian figur," ujar Rifqi dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).
BEM PTNU Se-Nusantara menilai berbagai dugaan persoalan yang melibatkan jaringan SS dan DD beserta dapur-dapur yang terafiliasi harus diusut tuntas.
Pengusutan tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat, melainkan harus mencakup proses penunjukan mitra, pola kemitraan, distribusi anggaran, mekanisme pengawasan, hingga dugaan praktik yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas.
Rifqi mengingatkan, program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Program publik harus dikelola secara profesional, terbuka, dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat sebagai penerima manfaat.
Di sisi lain, organisasi mahasiswa ini menyoroti bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak dapat diukur hanya dari besarnya alokasi anggaran atau luasnya cakupan pelaksanaan.
Hal yang lebih esensial adalah ketepatan sasaran, dampak nyata, serta keberlanjutan program dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
"Ketika sebuah program terus-menerus diwarnai polemik, persoalan tata kelola, dugaan penyimpangan, hingga keluhan di lapangan, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka. Negara tidak boleh mempertahankan sebuah program hanya karena alasan politis," tegas Rifqi.
Menurut analisis BEM PTNU Se-Nusantara, persoalan gizi nasional merupakan isu kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan distribusi makanan secara terpusat.
Akar masalah gizi berkaitan erat dengan kemiskinan, ketahanan pangan keluarga, akses layanan kesehatan, sanitasi, pendidikan gizi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Oleh karena itu, pemerintah diminta mengkaji ulang skala prioritas penggunaan anggaran negara. Di tengah tantangan nasional seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru honorer, penguatan layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi, setiap program strategis harus mampu menunjukkan manfaat yang terukur.