Dua, karena dia adalah Wapres dari Presiden Biden yang mendeklarasikan diri sebagai non Jewish Zionist (Biden beragama Katolik). Tiga, kenyataan bahwa lobby politik Yahudi di Amerika dipandang sebagai penentu kemenangan atau kekalahan dalam pilihan politik Amerika.
Karenanya pertemuan antara Kamala dan war criminal (penjahat perang) Benjamin itu menjadi sangat krusial bagi langkah-langkah politik Kamala Harris ke depan. Posisi Kamala Harris dalam mendukung Israel tetap conventional (seperti yang lain).
Bahwa Israel baginya adalah sekutu Amerika yang harus didukung dan dibela. Hal itu dikarenakan Israel mengaku sebagai “they only Democratic nation in the Middle East”. Tapi uniknya, Kamala termasuk kalangan minoritas yang menyerukan gencatan senjata bagi penyelesaian perang Hamas-Israel.
Tentu bagi para pendukung perjuangan bangsa Palestina, termasuk Komunitas Muslim, hal ini bagaikan setetes air di tengah padang pasir di musim panas. Ada apresiasi dengan posisi Kamala itu.
Apalagi Kamala Harris sebagai Presiden Senate (posisi Wapres juga sebagai Ketua senate) tidak hadir di acara pidato Penjahat perang itu di gedung Capitol Hill.
Ketidak hadiran itu tentunya memiliki makna yang penting bagi politik Amerika yang saat ini mencapai tingkat sensitifitas yang tinggi. Ketidak hadiran Kamala telah dianggap oleh para politisi Republikan sebagai sikap anti Yahudi dan Israel.
Sebaliknya bagi Komunitas Muslim ketidak hadiran Kamala itu dan beberapa petinggi dan anggota Senat dan Kongres di acara pidato itu, termasuk Barnie Sanders dan Ilhan Omar, dihargai sebagai sebuah harapan.
Harapan seperti itulah yang diharapkan kiranya dalam pertemuan antara capres dan war criminal itu akan menjadi forum bagi Kamala untuk menegaskan siapa dirinya sebagai politisi “non convensional” Amerika.
Satu, kiranya Kamala Harris kembali menegaskan posisinya bahwa pembunuhan yang masih terus berlangsung di Gaza dan berbagai kawasan lainnya di Palestina dihentikan sekarang juga. Jika tidak, Amerika memutuskan semua bantuan finansial dan militer ke Israel.
Dua, menarik pasukan Israel dari Gaza dan daerah-daerah pendudukan lainnya. Dan memastikan bahwa tanah Palestina diserahkan sepenuhnya kepada bangsa Palestina untuk mengelola (memerintah).
Tiga, membuka pintu seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza menyelamatkan bangsa Palestina dari ancaman pemusnahan masal dengan cara “starvation” (kelaparan).
Empat, menekankan pentingnya kembali ke meja perundingan dengan agenda pendirian negara Palestina yang merdeka sesuai kesepakatan perjanjian tahun 1967 dan jaminan keamanan bagi negara Israel. Hanya dengan dua hal ini konsep solusi dua negara (two states) dapat terwujud.
Lima, menekan Israel menerima keputusan organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan ICJ, termasuk di dalamnya keputusan ICJ tentang penjahat perang dan illegalitàs pendudukan Israel di tanah Palestina.
Semua poin-poin di atas oleh Capres Kamala harus dijadikan pra-kondisi (persyaratan) bagi semua bantuan Amerika ke Israel. Jika Israel menolak maka semua bentuk kerjasama dan bantuan harus dihentikan.
Tentu hal di atas tidak muda bagi seoarang politisi, apalagi pada level nasional Amerika. Kita juga sadar bahwa di negara ini ada “invisible hands” (kekuatan tersembunyi) yang mengendalikan perpolitikan dan kebijakan publik.