JournalNusantara.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan komitmen TNI AD untuk terus menjadi solusi atas berbagai permasalahan masyarakat.
Dalam acara olahraga bersama Abituren Akademi Militer (Akmil) tahun 1992-1996 di Lapangan Tenis Pusbekangad, Jakarta, pada Sabtu,1 Agustus 2026, Maruli menyerukan seluruh jajarannya serta para alumni Akmil untuk berkontribusi aktif mendukung program strategis pemerintah.
Menurut Maruli, keterlibatan militer dalam pembangunan tidak hanya sekadar menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memastikan kehadiran negara di setiap lapisan masyarakat.
“Kami ingin TNI AD hadir sebagai solusi. Bukan hanya menjaga kedaulatan, tapi juga membangun,” ujar Maruli.
Fokus 4 Program Unggulan Pemerintah untuk Masyarakat
Dalam arahannya, KSAD menyoroti empat fokus utama program pengabdian TNI AD yang dirancang selaras dengan instruksi Presiden.
Baca Juga: Siswa SMP Meninggal Dunia usai Diduga Jadi Korban Bullying, Rekan-rekannya Kini Diperiksa
1. Ketahanan Pangan: TNI AD mengawal lahan pertanian, pompanisasi, dan lumbung pangan di desa.
2. Program Manunggal Air: Penyediaan akses air bersih di daerah yang puluhan tahun tidak terjangkau.
3. Infrastruktur: Pembangunan Jembatan Garuda dan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal.
4. Bakti Sosial: Bantuan untuk kelompok rentan, termasuk penyediaan kaki palsu bagi penyandang disabilitas.
“Satu pulau atau satu daerah kita selesaikan semua jembatannya. Biar Anda merasa terpanggil, perhatikan mereka. Bagaimana rasanya mereka berpuluh-puluh tahun tidak pernah punya air, tidak pernah punya jembatan. Lumpuh, tiba-tiba ada yang kasih kaki palsu,” ujar Jenderal Maruli dalam siaran pers Dispenad pada Minggu, 2 Agustus 2026.
Ia menargetkan bahwa saat Kemerdekaan RI nanti di tanggal 17 Agustus 2026, sudah ada 2.500 jembatan selesai dibangun.
Karya Bakti Skala Besar Sasar 12 Wilayah Strategis
Guna mempercepat efektivitas program, TNI AD melancarkan aksi Karya Bakti Skala Besar yang tersebar di 12 titik wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur dasar diprioritaskan untuk daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
Beberapa kawasan yang menjadi prioritas utama pembangunan di antaranya meliputi Pulau Nias, kawasan Danau Toba, Kepulauan Mentawai, Kepulauan Talaud, Nusa Tenggara Timur / NTT, hingga Merauke, Papua.